JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Adanya regulasi yang mengatur para pelaku OTT (level atas) akan memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ranah digital. Dengan perkembangan tersebut, OTT terbagi menjadi yayasan berdasarkan aplikasi, konten atau layanan.

Saat ini, OTT merupakan bagian penting dari rantai pasokan pita lebar, namun hanya ada sedikit peraturan yang mengatur operator agar dapat bersaing secara sehat dengan ekosistem lain seperti telekomunikasi. — Baca: Transformasi digital tidak akan melupakan tata kelola OTT

“Di beberapa negara, setiap upaya penambahan regulasi OTT akan selalu mendapat tentangan yang cukup kuat, terutama karena terminologi regulasi dapat menghambat inovasi. Dian Rachmawan, grosir dan manajer layanan internasional Alcombe, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: “Jika ini adalah OTT, maka jika dapat beroperasi tanpa pengawasan, keberlanjutan ekosistem digital mungkin tidak akan berkelanjutan, terutama sebagai bagian dari rantai pasokan broadband. Operator telekomunikasi. 11/8) -Dia menjelaskan, bagi NKRI, keberadaan regulasi yang mengatur kegiatan OTT sangat penting karena mengingat para pelaku tersebut sama sekali belum membayar biaya infrastruktur, bahkan sekaligus menghilangkan pendapatan utama operator yaitu Suara dan olahpesan. Suara dan olahpesan.

“Bagaimana operator jaringan perlu terus berinvestasi di jaringan untuk membuka akses ke wilayah yang luas dengan infrastruktur yang tidak merata seperti wilayah Republik Indonesia, ‘OTT, terutama luar negeri Orang, tidak ada kewajiban regulasi, ”katanya. -Karena OTT sangat likuid dan global, OTT menikmati konsesi bebas pajak yang sangat besar di hampir semua negara / wilayah, sementara operator tradisional harus membayar biaya operasional (BHP), pajak dan Universal Service Obligation (USO) untuk membayar biaya. -Ini menunjukkan bahwa posisi negosiasi operator jaringan Indonesia saat ini tidak seimbang. Dengan OTT adalah peserta global, dan kontrasnya sangat kontras. Edge) ke Facebook dan Google .— -Pada saat yang sama, ketika akses internet menemui kendala, maka operator jaringan yang harus langsung menangani pengaduan pelanggan bukanlah OTT.

“Indonesia tidak mungkin memilih cara dengan memblokir pengguna tertentu. Karena pendekatan ini, layanan OTT dapat merugikan konsumen seperti konsumen Seleksi dan inovasi adalah tujuan regulasi utama, tetapi pada saat yang sama, ketika pemerintah yakin bahwa hal itu dipengaruhi oleh kedaulatan nasional, adalah legal untuk campur tangan secara langsung atau melalui regulator. Ia mengatakan, keberadaan regulasi OTT harus diperhatikan secara serius karena sudah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara. Dia mengatakan bahwa di beberapa negara lain, mereka sedang mempertimbangkan atau mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dan dioperasikan oleh OTT. Ada juga beberapa regulasi yang mengharuskan OTT bekerjasama dengan operator jaringan untuk meningkatkan kepentingan ekonomi negara.

“Kami menyarankan agar pengaturan OTT ini tidak hanya untuk kepentingan Telkom, tetapi juga untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ekosistem digital ini akan muncul persaingan yang sehat, masyarakat akan diuntungkan, dan pelaku ekonomi akan Dijamin kontinuitas kegiatannya, dan pada akhirnya ekonomi digital akan menjadi “salah satu sumber pertumbuhan ekonomi masa depan”, pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di KONTAN, dengan judul: Regulasi OTT harus tetap dipertahankan di ranah digital Kedaulatan nasional.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *