Reporter Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami melaporkan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Peta kewarganegaraan dan kependudukan Indonesia (I-Pop) merupakan lamaran yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2015.— -I-Pop sebagai Solusi Indonesia memiliki data nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kewarganegaraan (Ditjen Dukcapil).

Baca: Menteri Dalam Negeri: 99% Data WNI tercatat di Dukcapil, kecuali beberapa wilayah dataran tinggi di Papua

– diselenggarakan melalui video conference di Departemen PAN-RB Menteri (Mendagri) Tito Karnavian (Tito Karnavian) pidato inovasi I-Pop dihadapan tim independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) KIPP mengatakan: i-Pop merupakan bentuk data spasial yang mengintegrasikan data dengan institusi dan demografi lain. Aplikasi perintis.

I-pop menginformasikan tentang data demografis seperti jenis kelamin, suhu tanggal lahir, pekerjaan, agama, pendidikan dan hal-hal lain yang dapat diperlakukan sebagai big data. Menteri Dalam Negeri dalam keterangannya pada Selasa (30/6/2020) mengatakan, hal ini dapat disulap menjadi big data kemudian dibagi berdasarkan tema dan wilayah sehingga dapat digunakan dalam rencana pembangunan. Unsur dasar inilah yang menentukan arah dan pengaruh optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Namun, karena “kurangnya integrasi data”, banyak masalah muncul. Semua instansi dan departemen sebagian menggunakan datanya sendiri.

Kalaupun I-Pop bisa menjawab tantangan ini, sebagai solusi bagi Indonesia untuk memiliki data satu negara-Sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 (tentang “One Data Indonesia “), Indonesia juga berharap hanya punya data.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *