Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) sekali lagi memperingatkan publik, terutama investor yang berinvestasi dalam cryptocurrency, untuk mewaspadai perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan cryptocurrency ilegal. Hukuman ketat untuk memberlakukan alias ilegal pada penyedia layanan pertukaran mata uang asing yang tidak terdaftar yang beroperasi di Indonesia.

Tjahja Widayanti berbagi dalam pengumuman 13 penyedia layanan pertukaran mata uang resmi cryptocurrency dan operasi resmi di Indonesia Poin ini.

Tjahja mengatakan bahwa hingga akhir Juli 2020, Indonesia hanya menerbitkan lisensi untuk 13 perusahaan yang menyediakan layanan pertukaran mata uang kripto.

Menurut Tjahja, ini karena ke-13 perusahaan ini telah melewati serangkaian prosedur administrasi dan dianggap mematuhi semua peraturan yang terkait dengan industri baru. Ini adalah 13 pedagang cryptocurrency resmi terdaftar di Bappebti- “Menurut Bappebti No. 3 pada tahun 2020, mengenai Bappebti No. 5 pada tahun 2019 ( Bappebti) Amandemen ketiga terhadap regulasi, yang melibatkan implementasi regulasi teknis untuk pasar untuk aset crypto fisik di pasar. Batas registrasi untuk bursa berjangka, pertukaran yang menjadi pedagang potensial dari aset berwujud, adalah 29 Mei 2020 “, Kata Tjahja pada Jumat, 24 Juli 2020.

Baca: Apa peluang untuk investasi cryptocurrency dalam perdagangan cryptocurrency? Pandemi?

Ia menjelaskan bahwa saat itu belum ada bursa yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagai calon pedagang aset kripto ke Bappebti. Bisnis penyedia di luar lisensi Bappebti akan dianggap ilegal dan sebagian akan disetujui oleh peraturan Indonesia yang berlaku.

Bacaan: Mendorong edukasi cryptocurrency, Binance mengadakan kompetisi trading

Bisnis ilegal dianggap rawan penipuan dan tidak dapat menjamin keamanannya.

“Identitasnya tidak terdaftar di Bappebti atau dalam keadaan ilegal. Bappebti, bekerja sama dengan. Unit OJK Investment Waspda, akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang tidak berwenang untuk melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.” A-Dia menjelaskan Mengatakan. – Identitas penyedia layanan cryptocurrency ilegal yang identitasnya tidak terdaftar di Bappebti sangat berisiko bagi investor. Karena sangat rapuh, pertukaran dapat menipu dan menipu pelanggan.

“Karena pertukaran tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ketika melakukan kegiatan perdagangan aset terenkripsi, dan tidak ada satu pihak yang mengawasi kegiatan yang dilakukan” lanjut Tjahja. –Untuk referensi saja, saat ini ada 13 perusahaan resmi yang telah diberi wewenang oleh Bappebti untuk melakukan bisnis di Indonesia. Ke-13 perusahaan tersebut meliputi: 1. PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto), 2. PT. Upbit Exch Angel Indonesia (Upbit), 3. PT Tiga Inti Utama (Triv), 4. PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), 5. PT Pintu Kemana Saja (Pintu), 6. PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex), 7. PT Bursa Crypto Prima (Bicipin), 8. PT Luna Indonesia Ltd (Luno), 9. PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Rekeningku), 10. PT Indonesia Digital Exchange (Bursa Digital Indonesia), 11. PT Cipta Koin Digital (Koinku), 12. PT Triniti Investama Berkat (Bitocto), 13. Aset digital PT Plut Digital.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *