Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah telah menunda uji coba aturan pemblokiran terhadap ponsel ilegal atau pasar gelap (BM) melalui nomor IMEI (Nomor Identifikasi Peralatan Seluler Internasional) melalui Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kominfo).

Peraturan ini awalnya dijadwalkan untuk memulai pengujian dari 13 hingga 14 Februari 2020. Mochamad Hadiyana, kepala Pos Standardisasi dan Teknologi Informasi (SPPI), mengatakan bahwa setelah peraturan ini ditunda, sidang baru akan pada Senin (17/2). Dia mengatakan: “Dari pagi ini hingga sore ini, operator masih bekerja keras untuk membahas kasus penggunaan dan indikator keberhasilan mereka untuk menunda tes hingga Senin.” Setelah menghubungi KompasTekno.

Menurut permintaan Hadiyana, tes ditarik atas permintaan operator. Di sini, kasus penggunaan merujuk pada pengelolaan berbagai program, seperti nomor IMEI yang dikloning, telepon seluler turis asing, dll.

Tes juga hanya akan menggunakan sampel virtual. Ini berarti bahwa perangkat yang saat ini terhubung ke layanan seluler tidak akan terganggu. Hadiana mengatakan persidangan akan berlangsung dalam satu hingga dua hari. Dia menambahkan: “Tapi besok Jumat, data emisi akan ditransfer dari operator ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin).” Data dump adalah kumpulan IMEI yang dipegang oleh operator dari ponsel yang memiliki atau selalu menggunakan kartu SIM.

Kementerian Perindustrian kemudian dapat melakukan tes untuk menganalisis data emisi. Meskipun waktu uji coba telah ditunda, Hadiana mengatakan pemerintah masih berkomitmen untuk menerapkan aturan sesuai jadwal.

“Kami berjanji untuk mengimplementasikannya pada 18 April,” katanya. Hadiana mengatakan pemerintah masih bekerja pada rencana blokade.

Kementerian Komunikasi dan Informasi Johnny Plate (Johnny Plate) sebelumnya mengatakan bahwa dua sistem sedang dibahas, yaitu daftar putih dan daftar hitam.

Metode daftar hitam diselesaikan dengan secara langsung mencegah panggilan yang terdeteksi secara ilegal oleh sistem EIR (Pendaftaran Identitas Peralatan). Pada saat yang sama, metode daftar putih melibatkan konsumen yang memeriksa apakah IMEI perangkat terdaftar.

“Sekarang (keputusan) akan dilaksanakan dalam dua minggu untuk membuktikan konsep. Dalam dua minggu, kita akan bertemu dan memilih untuk menggunakan daftar hitam atau daftar putih,” kata Johnny di luar pengadilan. Rapat kerja bersama dengan Komite DPR DPR RI, Rabu (5/2). (Wahyunanda Kusuma Pertiwi)

Artikel ini berjudul “Pada tanggal 17 Februari, pemerintah berusaha mencegah pengadilan pemerintah terhadap telepon seluler BM melalui IMEI” di Kompas.com.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *