Reporter Tribunnews.com Larasati Dyah Utami melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Peta kewarganegaraan dan penduduk Indonesia (I-Pop) merupakan lamaran yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2015.

I-Pop sebagai solusi Indonesia memiliki data nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kewarganegaraan (Ditjen Dukcapil).

Baca: Menteri Dalam Negeri: 99% Data WNI tercatat di Duke Kapil, kecuali di beberapa daerah dataran tinggi di Papua

di Departemen PAN-RB melalui video conference kepada tim kompetisi inovasi pelayanan publik ( Tim independen KIPP memperkenalkan inovasi I-Pop saat presentasi, Tito Karnavian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan: i-Pop merupakan pionir dalam aplikasi yang mengintegrasikan data demografi dengan institusi lain dalam bentuk data spasial.

I-pop dapat mengubah hal-hal seperti jenis kelamin, suhu saat lahir, pekerjaan, agama, pendidikan, dan hal-hal lain menjadi data besar dalam bentuk publik.

“Saya melihat karakteristiknya, seperti jenis kelamin, tempat lahir, pekerjaan, agama, pendidikan dan lain-lain. Ini bisa ditransformasikan menjadi big data, yang bisa dibagi menjadi topik dan divisi sehingga rencana pembangunan bisa digunakan,” Demikian pernyataan Sekretaris Dalam Negeri, Selasa (30/6/2020). Mengoptimalkan implementasi kebijakan pemerintah.

Namun, banyak masalah yang muncul, seperti kurangnya integrasi data, dan semua instansi dan departemen sebagian menggunakan datanya sendiri.

Sekalipun I-Pop dapat memenuhi tantangan ini, Indonesia memiliki satu negara Solusi data.

Perpres No. 39 Tahun 2019 (Tentang Satu Data Indonesia) mengatur keinginan Indonesia untuk memiliki data saja.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *