Reporter Tribunnews.com memberitakan hal itu Hendra Gunawan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Guna lebih mempercepat penghapusan kesenjangan layanan Internet di Indonesia dan mendorong transformasi digital dan digitalisasi layanan publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Diusulkan peningkatan 17 triliun rupiah akan ditambahkan pada tahun 2021. — Sehingga total kebutuhan dana Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 menjadi Rp 22,573 miliar.

Ian Joseph Matheus Edward, ketua program magister teknik elektro Institut Teknologi Bandung (ITB), menyambut positif penambahan dana yang diberikan pemerintah.

Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi kebutuhan pemerintah harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Baca: Menanggapi Covid-19, Kominfo terus menggalakkan sosialisasi untuk menyesuaikan dengan kebiasaan baru – ini sejalan dengan rencana broadband Indonesia. – “Asumsikan pembangunan jaringan telekomunikasi untuk e-government dan sekolah harus menggunakan dana publik. Hal ini sejalan dengan rencana broadband Indonesia. Oleh karena itu, ketika sekolah dan instansi pemerintah membutuhkan layanan telekomunikasi, mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Pasca pandemi baru, tampaknya tidak ada infrastruktur telekomunikasi yang dibangun pemerintah yang dapat mendukung e-government, ”kata Ian dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Minggu (26/7/2020). Dan kebutuhan pelayanan publik. Jaringan yang menggunakan kabel serat optik ini akan menghubungkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia.

Namun seiring berjalannya waktu, karena keterbatasan anggaran dan cakupan yang luas, e-government yang digunakan oleh pemerintah kini menggunakan jaringan telekomunikasi sendiri. Perusahaan telekomunikasi bertanggung jawab.

Memang jaringan Palapa Ring sudah dimiliki pemerintah.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *