JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Adanya regulasi yang mengatur para pelaku OTT (Over the Top) akan memperkuat kedaulatan Negara Tauhid (NKRI) Republik Indonesia di ranah digital.

OTT adalah aktor yang mengisi saluran data operator sebagai aktor. Dengan perkembangan tersebut, OTT terbagi menjadi yayasan berdasarkan aplikasi, konten atau layanan.

Saat ini, OTT merupakan bagian penting dari rantai pasokan pita lebar, namun hanya ada sedikit peraturan yang mengatur operator agar dapat bersaing secara sehat dengan ekosistem lain seperti telekomunikasi. — Baca: Transformasi digital tidak akan melupakan tata kelola OTT- “Di beberapa negara, setiap upaya penambahan regulasi OTT akan selalu mendapat tentangan yang cukup kuat, terutama karena terminologi regulasi dapat menghambat inovasi. Dian Rachmawan, grosir dan manajer layanan internasional Alcombe, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: “Jika ini adalah OTT, jika dapat beroperasi tanpa pengawasan, keberlanjutan ekosistem digital mungkin tidak akan berkelanjutan, terutama sebagai bagian dari rantai pasokan broadband. Operator telekomunikasi. 11/8) -Dia menjelaskan, bagi NKRI, keberadaan regulasi yang mengatur kegiatan OTT sangat penting karena mengingat para pelaku tersebut sama sekali belum membayar biaya infrastruktur, bahkan pada saat yang sama menghilangkan pendapatan utama operator yaitu Suara dan olahpesan. Suara dan olahpesan … “Bagaimana operator jaringan membutuhkan investasi lanjutan di jaringan untuk membuka akses ke berbagai informasi infrastruktur, katanya, entitas seperti wilayah Republik Indonesia, dan OTT, Terutama orang asing tidak memiliki kewajiban pengawasan. -Karena OTT sangat likuid dan global, di hampir semua negara / wilayah, OTT menikmati konsesi bebas pajak yang sangat besar, sementara operator tradisional harus membayar biaya bisnis (BHP), pajak dan kewajiban layanan universal (USO) Pembayaran. -Ini menunjukkan bahwa posisi negosiasi operator jaringan Indonesia With With OTT saat ini tidak seimbang, kedua negara tersebut merupakan pemain global, yang sangat kontras.

Misal Telkom, Telkomsel dan operator lain yang menyediakan layanan cepat wajib menyediakan fungsi penempatan server / hosting gratis untuk layanan akses latensi rendah bagi pengguna Internet, hingga terminal Facebook dan Google (edge).

Pada saat yang sama, ketika akses internet menemui kendala, operator jaringan yang harus menangani langsung keluhan pelanggan, bukan OTT.

“Indonesia tidak dapat memilih pendekatan ini dengan memblokir layanan OTT tertentu karena pendekatan ini akan merusak tujuan regulasi utama, seperti pilihan konsumen dan inovasi. Tetapi pada saat yang sama, ketika pemerintah yakin bahwa kedaulatan nasional terpengaruh, Intervensi secara langsung maupun melalui regulator adalah legal.Keberadaan regulasi OTT telah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara.Oleh karena itu, keberadaan regulasi OTT harus diperhatikan secara serius.Selain itu, ada regulasi yang mengharuskan OTT bekerja sama dengan operator jaringan guna membantu negara. Mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

“Kami menyarankan agar pengaturan OTT ini tidak hanya untuk kepentingan Telkom, tetapi juga untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika negara ada dalam ekosistem digital ini, maka akan terjadi persaingan yang sehat, masyarakat akan mendapat manfaat darinya, dan para pelaku ekonomi dijamin keberlangsungan aktivitasnya. Ia menyimpulkan: “Pada akhirnya, ekonomi digital akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi masa depan.” Artikel ini telah tayang di KONTAN, dengan judul: Peraturan OTT harus menjaga kedaulatan domain bangsa digital.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *