Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali mengingatkan masyarakat, khususnya investor yang berinvestasi di cryptocurrency, untuk mewaspadai perusahaan penyedia jasa perdagangan kripto ilegal. Pemimpin -Bappebti Tjahja Widayanti menegaskan, pihaknya akan memberlakukan sanksi tegas kepada penyedia layanan penukaran mata uang kripto yang tidak terdaftar yang beroperasi di Indonesia dengan alias ilegal.

Tjahja Widayanti membagikan berita tersebut sebagai bagian dari pengumuman oleh 13 penyedia layanan pertukaran cryptocurrency resmi yang berwenang untuk melakukan bisnis di Indonesia. Indonesia.

Tjahja menyatakan bahwa hingga akhir Juli 2020 baru 13 perusahaan penyedia jasa penukaran cryptocurrency di Indonesia yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Tjahja mengatakan karena 13 perusahaan tersebut telah melalui serangkaian prosedur administrasi. , Dan dianggap telah memenuhi semua regulasi yang terkait dengan industri baru. Baca: Tertarik berinvestasi di bursa cryptocurrency? Ini adalah 13 pedagang cryptocurrency yang secara resmi terdaftar di Bappebti- “Menurut Bappebti No. 3 tahun 2020, amandemen ketiga atas Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019, yang melibatkan implementasi aset fisik kripto di pasar Regulasi teknis pasar. Kontrak berjangka bursa, pembatasan listing Exhanger untuk calon pedagang aset fisik adalah 29 Mei 2020, “kata Tjahja, Jumat 24 Juli 2020.

Baca: Bagaimana cara berinvestasi dalam cryptocurrency dalam pandemi?

Dia menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi bursa yang mendaftar untuk mendaftar ke Bappebti sebagai calon pedagang aset kripto. — Tjahja mencontohkan, karena hanya 13 perusahaan yang terdaftar, maka perusahaan yang beroperasi di luar izin Bappebti akan dianggap ilegal dan akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Baca: Dorong edukasi cryptocurrency, Binance adakan kompetisi perdagangan

Bisnis ilegal dianggap rawan penipuan dan keamanannya bukan jaminan.

“Statusnya tidak terdaftar di Bappebti atau ilegal. Bappebti bekerja sama dengan Waspda Investasi OJK untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan dan melakukan kegiatan yang tidak sah, jelasnya.” – Identitas penyelenggara jasa enkripsi- Mata uang ilegal yang belum terdaftar di Bappebti sangat berisiko bagi investor. Karena sangat rapuh, penukar bisa melakukan penipuan dan penipuan terhadap pelanggan. Tjahja .

Sebagai informasi, saat ini terdapat 13 perusahaan resmi yang diberi wewenang oleh Bappebti untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 13 perusahaan tersebut antara lain:

1. PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto), 2. PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit), 3. PT Tiga Inti Utama (Triv), 4. PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), 5 PT Pintu Anywhere (Pintu), 6. PT Zipmex Indonesia (Zipmex), 7. PT Bursa Kripto Prima (Bicipin), 8. PT Luna Indonesia Ltd (Luno), 9. PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Rekeningku), 10. PT Bursa Digital Indonesia (Bursa Digital Indonesia), 11. PT Cipta Koin Digital (Koinku), 12. PT Triniti Investama Berkat (Bitocto), 13. PT Plut Digital asset onext.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *