Reporter Tribunnews News, Larasati Dyah Utami-TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kewarganegaraan (Ditjen Dukcapil) mengklarifikasi kesepakatan kerja sama dengan 13 perusahaan termasuk perusahaan pinjaman online.

Banyak pihak menduga bahwa pemberian akses ke data demografi dapat mengakibatkan kebocoran data demografis, dan mempertanyakan logika di balik pemberian akses data demografis Kementerian Dalam Negeri.

Jenderal Zudan Arif Fakrullah, Direktur Dukcapil menjelaskan bahwa pemberian akses verifikasi penggunaan data kependudukan didasarkan pada kewenangan Pasal 79 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2006 , Melibatkan manajemen kependudukan (hukum Adminduk). “Cakupannya,” kata Zudan dalam keterangannya, Senin (15/6/2020). Data demografi Kementerian digunakan untuk berbagai tujuan termasuk utilitas publik, rencana pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Baca: Konflik di Bensu Chicken Geprek Semakin Menyusut, Kubu Ruben Onsu Mengatakan Mark Masih Bisa Digunakan

Hibah tersebut sebenarnya merupakan dukungan nyata bagi fasilitas nasional, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi kelembagaan nasional, tetapi juga untuk Perkembangan semua wilayah negara dan negara bagian dan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. lanjutkan.

Baca: Diduga Ruben Onsu Menggunakan Karyawannya untuk Mendapatkan Resep Ayam Geprek Sujono di Dapur

Khususnya untuk Industri Virtual Keuangan, Karena Risiko Virtual Pinjaman Virtual Tinggi Setelah Proses Identifikasi Konsumen Selesai. Demografi, NIK dan KTP-el percaya bahwa ini adalah langkah maju yang besar.

Membaca: Para tamu melihat sosok mempelai wanita agak aneh, dan ternyata perkawinan itu sejenis-hak pakai data demografis harus mencegah peminjam fiktif dan memungkinkan mereka untuk mendorong perkembangan industri, yaitu memperkuat bisnis mereka Peran masyarakat yang tidak dapat menggunakan lembaga jasa keuangan dalam memberikan pinjaman. Zudan berkata: “Kerja sama semacam ini akan mencegah kejahatan, mencegah orang lain menggunakan data publik, dan mencegah lembaga teknologi keuangan menderita kerugian yang lebih besar karena peminjam menggunakan data orang lain.”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *