Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Danrivanto Budhijanto, pakar kebijakan dan perundang-undangan teknologi informasi, mengingatkan model baru kolonialisme, yakni kolonialisme digital. -hukum.

Jadi, untuk melindungi semua pertumpahan darah di Indonesia, harus ada negara yang nyata.

“Saya berharap ekonomi digital telah terbentuk selama 5 tahun, dan kami mengatakan dalam Danrivanto:” Sekarang saya merasakan manfaatnya, dan baru (sampai)] komunitas teknologi global bermasalah. Karena dia tahu di Indonesia belum ada konvergensi standar penyebaran teknologi internet. DPR: Generasi Milenial Jadi Kunci Sukses Ekonomi Digital Indonesia-Danrivanto mem-posting ulang ini saat hadir sebagai saksi ahli pemohon (yakni RCTI dan iNews) dalam sidang Virtual Judicial Review (JR) berdasarkan UU No 32 Pernyataannya. Kamis (1/10/2020) mengomentari UU Penyiaran (UU Penyiaran) di Mahkamah Konstitusi .

Ia mencontohkan layanan streaming Netflix yang saat ini menggunakan mata uang digital untuk penghitungan gaji. Di sinilah manipulasi digital dilakukan tanpa disadari.

Tanpa disadari, setiap transaksi di Indonesia sebenarnya dilakukan di negara lain.Mereka menggunakan Indonesia Data manusia. — Danrivanto mengatakan bahwa Amerika Serikat bisa menjadi contoh keberanian saat mengambil tindakan terhadap perusahaan asing yang “nakal”. Pasalnya peraturan negara menyebutkan bahwa jika ada masalah hukum maka perusahaan tersebut harus diadili. Secara hukum. -Misalnya, Tik Tok bukan hanya perusahaan konten, tetapi Amerika Serikat mengatakan Anda adalah platform asing. Amerika Serikat, pemegang saham, pengontrol, harus memiliki badan hukum AS.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *