Jakarta Reporter TRIBUNNEWS.COM Dina Mirayanti Hutauruk (Dina Mirayanti Hutauruk) -Para pengamat hukum kembali menegaskan penarikan PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan anak usahanya PT Teknologi Penggawai Indonesia (TPI) Kasus hukum. Selama persidangan kasusnya, banyak peristiwa dramatis terjadi.

Dhita Wiradiputra, pengamat hukum persaingan usaha dan direktur eksekutif Lembaga Persaingan Usaha dan Kebijakan Bisnis (LKPU FH UI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan perkara hukum yang melibatkan Grab tidak boleh terlalu rumit, asalkan para pembela perusahaan fokus pada perkara tersebut. Kasingnya baik-baik saja. Mereka tidak lagi terlibat dalam proses awal investigasi, investigasi, dan pengarsipan. “

” Dalam hal ini, Pembela harus berusaha sebaik mungkin untuk menyanggah dalil yang diajukan oleh penyidik ​​berdasarkan bukti atau fakta yang diberikan. Demikian penjelasan Danita dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2020). Baca: Grab Luncurkan Acara #TerusUsaha UKM Manado-Usai Mempelajari Hasil Sidang KPPU, Dhita sangat menyayangkan langkah pembela selama persidangan yang terkesan tidak fokus. Banyak masalah yang ditemui dalam kasus yang dituduhkan -Dhita mengatakan, masalah ini tidak hanya akan muncul. Mitra percontohan non-TPI tidak puas dengan urutan prioritas, dan mereka telah melakukan protes di Medan hingga Akhirnya protes digelar di DPRD.

Baca: Fakta “Denda Rp 30 Miliar” KPPU diduga mendiskriminasi dirinya dan menjadikan Hotman Paris sebagai juru bicara- “Sebenarnya, selama ada yang beralasan Alasannya bisa diterima secara ekonomi dan dibuktikan wajar jika pihak perusahaan bisa memberikan perlakuan ekstra atau eksklusivitas kepada satu pihak, lanjutnya. Sidang itu karena dia absen, tidak ada somasi untuk sidang laporan review, dan tidak ada penyerahan ke panitia. Data dan / atau file.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *