Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ahli Kebijakan IT dan Legislatif Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto menemukan, permohonan RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi undang-undang penyiaran justru akan meningkatkan pendapatan peserta di industri kreatif.

Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, daripada membatasi kebebasan berbicara seperti masalah lalu lintas.

“Kreasi atau perhatian teman publik biasanya akan disiarkan secara langsung atau siaran langsung di media sosial / platform streaming akan dibatasi atau dikenai sanksi, karena tidak memiliki izin bukanlah tujuan dari permintaan Mahkamah Konstitusi, karena itu perlu mendapatkan izin Jika MK menyetujui, permintaan itu hanya berlaku untuk perusahaan yang mengoperasikan digital dan data di Indonesia Tes UU Penyiaran, Pengamat Telekomunikasi: Karena Harus Hadir Baca: RCTI Bantah Harapan untuk Lolos Mereview Materi Hukum Penyiaran untuk Membungkam Kreatifitas Media Sosial-Baca: Soal Ujian Materi Hukum Penyiaran, KPI: Jangan disangka membatasi kreativitas media sosial-jelasnya tuntutan bisnis bukan kreativitas. Ya, uji publik undang-undang penyiaran sebenarnya bermanfaat bagi kreativitas pelaku industri. Mereka memang pantas mendapatkannya. “Keunggulan Indonesia tidak sama dengan Amerika Serikat. Tidak proporsional dan lebih besar di Amerika Serikat karena di Amerika Serikat. Diatur, “katanya. T. Dia mengatakan:” Pengajuan uji materi undang-undang penyiaran akan membuat kreatif lebih produktif, dan ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Danrivanto mengatakan, MK tidak membuat standar baru.Menurutnya, jika memahami teori hukum progresif dan konstruksi hukum konvergensi, definisi penyiaran yang mencakup penyiaran internet tidak menambah topik hukum baru, tetapi hanya mencakup undang-undang yang sudah ada. Makna konstitusional / jelas mengatur bahwa Internet digunakan, sehingga sebenarnya tidak mempersulit ketentuan lain dalam UU Penyiaran.

Danrivanto telah mempertimbangkan dengan baik para pemohon uji materi UU Penyiaran, yaitu RCTI dan iNews TV, untuk memahami bahwa MK memiliki keterbatasan, yaitu MK tidak memposisikan diri sebagai legislator aktif.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *