Reporter Tribunnews.com Larasati Dyah Utami melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Peta kewarganegaraan dan kependudukan Indonesia (I-Pop) merupakan lamaran yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 2015.

I-Pop sebagai solusi Indonesia memiliki data nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kewarganegaraan (Ditjen Dukcapil).

Bacaan: Menteri Dalam Negeri: 99% Data WNI tercatat di Duke Kapil (kecuali sebagian wilayah Papua Heights)

Di Tim Lomba Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Departemen PAN-RB melalui video conference ( Dalam pidato inovasi I-Pop di hadapan tim independen KIPP, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Canavian mengatakan: i-Pop merupakan pionir dalam aplikasi yang mengintegrasikan data demografi dengan institusi lain dalam bentuk data spasial. — I-pop secara terbuka menginformasikan situasi umum data demografis, seperti jenis kelamin, suhu tanggal lahir, pekerjaan, keyakinan agama, pendidikan, dan o hal-hal ini dapat diperlakukan sebagai data besar. Hal-hal itu bisa ditransformasikan menjadi big data, yang bisa dibagi berdasarkan tema dan wilayah sehingga rencana pembangunan bisa dimanfaatkan, “kata Mendagri dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020) .Dasar penetapan arah dan optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Elemen.

Namun, banyak masalah yang muncul, seperti kurangnya integrasi data. Semua instansi dan departemen sebagian menggunakan datanya sendiri untuk bekerja .

Bahkan jika I-Pop dapat menyelesaikan tantangan ini, karena Indonesia memiliki data satu negara Solusinya.

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 (Tentang Satu Data Indonesia) juga mengamanatkan bahwa Indonesia hanya memiliki data.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *