Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis menilai uji materi undang-undang penyiaran yang diberikan kedua stasiun televisi nasional itu merupakan langkah yang tepat. Yuliandre Darwis menyatakan: “Media baru yang mengatur aliran media digital tidak berniat membatasi kreativitas media sosial.

” Jangan berpikir bahwa hal ini akan membatasi kreativitas media sosial, ini bukan kreativitas yang memotong rating. Kami mengatur pertumbuhan industri nasional. Dalam siaran pers resminya (Kamis 8/2020).

Baca: UU Penyiaran Masih Berlangsung. Dikatakan Roy Suryo

Bacaan: Nilai UU Penyiaran RCTI Sudah Kedaluwarsa – Menurut Yuliandre, uji materi UU Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews Television dari segi hukum Sebuah langkah menuju keadilan. — Karena banyak partai politik tidak peduli dengan dampak Indonesia saat ini pada platform media digital. -Dalam hal ini, RCT INews TV dan saya sepertinya akan mengajukan uji materi UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan definisi yang jelas tentang regulasi media baru.

Baca: Jika Pengadilan Menyetujui Gugatan, Instagram TV dan Facebook Live Harus Memiliki Izin Siaran

“Ini menarik karena banyak orang tidak peduli dengan situasi ini, maka RCTI dan iNews TV telah mengajukan uji materiil. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentang definisi lain, media baru diatur oleh KPI dan Kominfo. Generasi muda, terutama yang bermata dewasa.

“Nah, streaming TV bisa menemukan kita, jadi Tidak ada regulasi, 100% isinya berasal dari luar, tapi bisa dinikmati di Indonesia. Kedua, bisa melakukan adegan seks kapan saja dan bisa ditonton kapan saja. Karena itu, ketika menyiarkan di Indonesia, hukum harus memiliki pandangan yang sama. Pertanyaan lain, lanjut Euland Davis, munculnya konten digital yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sensasi di media digital baru dan mempromosikan kancah Indonesia di seluruh dunia.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *