TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia telah menyetujui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (atas persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia).

Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dan mendorong perkembangan ekonomi nasional melalui kerja sama perdagangan internasional. -Menurut metode yang disepakati dalam “Economic Partnership Agreement”, rencana penurunan tarif impor “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement” telah dirumuskan. Peraturan lain berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 / PMK.010 / 2020, terkait penetapan tarif impor dan PMK Nomor 82 / PMK dalam kerangka Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.4 April 2020 , Menurut “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Global” untuk mengenakan tarif impor atas impor dari Indonesia dan Australia.

Syarif Hidayat, Direktur International and Interdepartmental Customs, mengungkapkan bahwa PMK telah mempublikasikan prosedur dan pedoman tarif preferensial kepada publik setelah meratifikasi “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement” sebagai dasar hukum. Syarif mengatakan: “PMK mengatur beberapa hal, antara lain tata cara pengenaan tarif preferensial pada ikan bass yang diimpor dari Australia, dan tarif pajak kuota khusus untuk impor dari Australia dengan kode HS 16.” – Pajak impor dipungut sesuai dengan ketentuan terkait di Indonesia. -Hukum dan peraturan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Australia tentang prosedur pengenaan bea masuk atas barang impor. Ketentuan PMK berlaku untuk barang impor dalam pemberitahuan pabean dari dokumen atau barang di luar daerah pabean, yang pemberitahuan pabeannya memasukkan barang ke gudang berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus. Sejak KMP ini diterbitkan, telah diperoleh nomor pendaftaran dan tanggal pabean yang memenuhi kewajiban kepabeanan sesuai dengan hukum kepabeanan.

Mulai dari 5 Juli 2020, PMK 81 / PMK.010 / 2020 dan PMK 82 / PMK.04 / 2020. Untuk pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Customs Contact Center di 1500225 atau live chat via bit. ly / bravobc. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *