TRIBUNNEWS.COM-Guna memenuhi fungsi perlindungan industri nasional dan seluruh masyarakat, pihak bea cukai terus melakukan berbagai kegiatan untuk memberantas arus barang ilegal di masyarakat. — Kanwil Bea Cukai Kalimantan Barat (Kalbagbar) sebelumnya telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan serangkaian kegiatan pengawasan dan penindakan di wilayah kerjanya untuk memberantas rokok ilegal dan minuman beralkohol ilegal Pergerakan barang. Dipaksa pihaknya, sejumlah barang sitaan berstatus Barang Milik Negara (BMN) sehingga terlacak dan dimusnahkan. -Suparyanto mengatakan, pihaknya memusnahkan jutaan batang rokok dan sejumlah minuman beralkohol ilegal pada Selasa (9/6), dan negara mengalami kerugian akibat pajak atas ratusan juta dolar barang ilegal. rupee.

“Komoditas yang diproduksi dalam gugatan tersebut adalah 1.805.344 batang rokok dan 2,5 liter rokok alkohol. Barang-barang tersebut telah ditunjuk oleh Dinas Kekayaan dan Pertanahan Pontianak (KPKNL) untuk dimusnahkan. — Bea Cukai setempat Kalbar semuanya akan ilegal Rokok dimusnahkan, dimusnahkan, dan alkohol dimusnahkan dengan cara menghancurkan botol dengan palu.

Supariyanto juga menjelaskan bahwa barang-barang tersebut terdaftar sebagai barang ilegal di beberapa barang. Alasan- “Ada beberapa jenis cukai rokok. Perilaku, pertama, tidak ada stempel pajak konsumsi yang ditempelkan, dan kedua stempel pajak konsumsi bekas, yang artinya tidak ada pajak nasional yang dibayarkan, atau ketiga, stempel pajak konsumsi yang ditempelkan, tetapi salah. Sepertinya pajak konsumsi, tapi tidak, yang keempat adalah Nama yang salah berarti pajak konsumsi sudah diposting tetapi tidak benar.Kelima adalah personalisasi yang buruk, yaitu e berafiliasi tetapi menjadi milik perusahaan lain. Dia menjelaskan bahwa semua itu ilegal.

Pemusnahan semacam ini bukan hanya bentuk pemenuhan tarif yang transparan, tetapi juga melalui pengelolaan hukum untuk mengajak masyarakat dan pelaku ekonomi agar patuh pada regulasi. Bisnis, khususnya kegiatan pajak konsumsi. Pajak konsumsi memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mengambil tindakan untuk menghentikan peredaran ilegal produk dalam negeri dan impor di masyarakat di tingkat pengecer.

Selain itu, Suparyanto juga menganjurkan agar masyarakat dan pelaku usaha mematuhi ruang lingkup penerapan usaha perdagangan yang diatur dalam ketentuan.

“Kita juga melakukan perusakan, tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada pelaku niaga yaitu jangan mengedarkan atau menjual barang ilegal yang belum membayar pajak konsumsi, pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *