TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka menghentikan peredaran rokok ilegal, pihak bea cukai terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan pemberantasan rokok ilegal. Operasi tersebut dilakukan di seluruh kawasan pengawasan bea cukai dan pajak konsumsi di Indonesia dan berhasil menghentikan peredaran rokok ilegal.

Safuadi, Kepala Kantor Pabean Aceh, mengungkapkan operasi dimulai dari Juli hingga Agustus 2020. Pabean Aceh berhasil menahan 43.000 batang rokok ilegal.

“Nilainya diperkirakan 75.817.100 rupee, dan potensi status kerugian 30.792.827 rupee.” Sepanjang 2020, rokok ilegal. Hingga Agustus 2020, menurut catatan, bea cukai Aceh telah menyita 20.037.502 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai Rp 20.338.064.530, dan potensi kerugian negara sebesar Rp 9.417.625.940 rupiah. Safoadi menambahkan: “Dengan diberlakukannya tindakan anti rokok ilegal diharapkan para pengusaha di bidang cukai khususnya rokok, serta kepatuhan, kesadaran dan edukasi masyarakat terhadap rokok ilegal semakin meningkat.” Suleiman mengatakan: ” Vape cair berbagai merek dan ukuran diduga melanggar regulasi industri barang konsumsi. ”“ Nilai barang yang diproduksi dalam gugatan tersebut mencapai Rp 231.342.740 yang dapat merugikan negara sebesar Rp 91.590.034, ”kata Direktur Kantor Pabean Daerah. Bea Cukai di Bali dan Nusa Tenggara. -Untuk mencapai target 3% rokok ilegal pada tahun 2020, selain untuk menekan operasi Gempur, bea cukai dan pajak konsumsi juga memberikan sosialisasi tentang pengawasan pajak konsumsi dan produk pajak konsumsi ilegal terkait kepada masyarakat umum dan pengusaha.

Harapannya, melalui upaya ini masyarakat semakin sadar bahwa rokok ile gal tidak lagi dikonsumsi, dan jika ditemukan rokok / barang habis pakai ilegal di kawasan tersebut, mereka juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak bea cukai.

Menurut Dr. Artidiatun Adji, pengamat di Universitas Jajamada, pemberantasan rokok / produk konsumen (BKC) ilegal terbukti mampu meningkatkan penerimaan negara di departemen cukai. .

Selain berdampak langsung pada kenaikan pajak konsumsi pemerintah pusat, hal ini secara tidak langsung akan menguntungkan pemerintah daerah. Pasalnya, sebagian penerimaan pajak konsumsi yang dipungut oleh pemerintah pusat akan dikembalikan ke pemerintah daerah (penyaluran) dalam bentuk Dana Bagi Hasil Tembakau (DBH-CHT). -Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 13 / PMK.07 / 2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut Provinsi / Daerah / Kota Tahun Anggaran 2020, Provinsi Bali menerima Rp 9.215 Miliar dari DBH-CHT, NTB Alokasi provinsi sebesar Rp 359,966 miliar dan provinsi NTT Rp 7,824 miliar. DBH-CHT dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan bidang kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pembangunan fasilitas umum dan lingkungan sosial, pengembangan industri, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas produsen tembakau. Oleh karena itu, ini sepenuhnya sejalan dengan slogan “Konsumsi untuk kita” dan “Ringkasan Sulaiman” (*).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *