TRIBUNNEWS.COM-Kepabeanan telah merilis hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) 2019 secara independen yang dilakukan oleh Departemen Kepatuhan Internal dan Survei Kepuasan Pengguna (SKPL) Departemen Jasa Keuangan 2019 yang dipimpin oleh Universitas Gadjah Mada. — SKPJ dan pengguna bea cukai telah melaksanakan pelayanan di 3 biro, 20 kantor wilayah, 3 biro pelayanan utama, 104 supervisi dan pelayanan, dan 3 pusat laboratorium kepabeanan di kantor pusat pabean.Tingkat kepuasan mengalami peningkatan sebesar 4,21 dari 4,02 dibanding tahun sebelumnya. .

Direktur Kepatuhan Internal Agus Hermawan juga meneruskan hasil SKPL Kementerian Keuangan. Sebagai referensi, pada tahun 2019, bea cukai dan pajak konsumsi berkinerja baik dalam peran mereka sebagai pemasok dan pejabat, dengan indeks kepuasan keseluruhan 4,61 inci. Enam kota besar termasuk Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Balikpapan.

Bersamaan dengan itu dilakukan penyidikan terhadap layanan penyelesaian impor komoditas (MITA), layanan pemesanan pita pajak konsumsi, layanan dokumen impor, dan kepabeanan. Pemberitahuan zona perdagangan bebas dan 11 aspek layanan yang diatur dalam “Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil”, termasuk akses terbuka / mudah ke informasi, informasi layanan, prosedur untuk mematuhi prosedur yang ditentukan, sikap karyawan, keterampilan dan kemampuan karyawan, lingkungan pendukung, akses ke layanan, pergantian Waktu pelayanan, biaya yang dibayarkan sesuai aturan / ketentuan yang ditetapkan, sanksi / denda atas pelanggaran peraturan pelayanan, serta keselamatan lingkungan dan pelayanan.

Argus mengatakan, realisasi kepuasan survei masyarakat juga mencerminkan pelayanan publik 2009 Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25, hasil harus memberikan wawasan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa guna meningkatkan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan Balanced Score Card (BSC) untuk evaluasi kinerja sejak reformasi birokrasi tahun 2007. Evaluasi kinerja dengan BSC sangat penting untuk reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik. .

Namun, masih perlu menggunakan layanan bea cukai dan pajak konsumsi untuk menilai dampak yang sebenarnya pada masyarakat. Pada analisis akhir, kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan bea cukai dan pajak konsumsi menjadi standar yang harus diperhatikan guna menemukan kekurangan dan terus meningkatkan. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *