TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Kepabeanan Asia Tenggara baru saja menggelar rapat tahunan Sidang Umum Direktur Bea Cukai ASEAN pada 18 hingga 19 Agustus 2020. Pertemuan tersebut mempertemukan 10 negara anggota ASEAN; Sekretariat ASEAN; dan mitra wicara ASEAN, yaitu Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan World Customs Organization (WCO). Selain itu, banyak asosiasi bisnis ASEAN seperti ASEAN Business Advisory Committee (ABAC), ASEAN Business Council (EU-ABC) dan US-ABC juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tahun ini adalah pertemuan ke-29. Padahal, hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 (saat ini menyebar ke seluruh dunia). Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Syarif Hidayat, Direktur Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, dan Kushari Suprianto, Direktur Audit Kepabeanan. Syarif mengungkapkan sejumlah keputusan penting telah diambil dalam hasil investigasi tersebut. Salah satu keputusan penting rapat tersebut adalah persetujuan Dokumen Rencana Strategis Pengembangan Kepabeanan 2021-2025 (SPCD), yang berisi refleksi dan kegiatan. Sebagai pendukung bidang strategi kepabeanan, jelasnya.“Integrasi bea cukai dicapai dalam ASEA. ” Keputusan lainnya adalah kerja sama antara bea cukai dan administrasi perpajakan di bidang post-bea cukai audit (PCA) dan Kerja sama dalam menetapkan standar minimum untuk barang impor. Sampah plastik menjadi salah satu rekomendasi Indonesia dan berhasil dipromosikan untuk dimasukkan dalam kegiatan AU SPCD 2020-2025.

“Selain itu, fasilitasi perdagangan dan e-commerce meningkatkan kearifan masyarakat, Syarif menambahkan:“ Karena kerjasama dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas dominan dalam diskusi antar negara ASEAN dan dengan mitra wicara ASEAN. “Pada pertemuan ini, Indonesia, juga Wakil Ketua World Customs Organization kawasan Asia Pasifik, diundang untuk memimpin pertemuan negosiasi antara ASEAN dan World Customs Organization.

Pada kesempatan ini, World Customs Organization menegaskan bahwa pengaturan kepabeanan adalah menjaga Peran penting fasilitasi perdagangan dan penjaminan keseimbangan antar rantai perdagangan.Pasokan, terutama pada saat pandemi seperti ini, k negara harus membuka perbatasannya untuk mempercepat arus barang, terutama yang biasa menangani COVID-19.

Rapat sepakat tentang “pentingnya penguatan kerjasama”. Di masa sulit seperti sekarang ini, terdapat perbedaan jatah antar pengurus. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *