TRIBUNNEWS.COM-Memasuki masa pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus bekerja keras untuk menstabilkan dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan.

Selama pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan memberikan berbagai insentif perpajakan dan prosedural melalui bea cukai untuk memulihkan penurunan kinerja ekonomi akibat dampak virus corona, serta dukungan bagi dunia usaha, Sehingga tidak akan semakin memburuk.

Menurut data per 2 Juni 2020, pajak memberikan fasilitas impor komoditas untuk penanggulangan Covid-19, dengan total nilai impor Rp 3.848.141.994.004,75 (Rp 3,84 triliun), di antaranya barang impor berupa masker Paling banyak ada 133.140.117 barang impor dari berbagai negara. Area (PMK 171), penanggulangan Covid-19 sesuai dengan surat terlampir A (PMK 34) dan peraturan yang dicopot. Sistem tersebut mencakup pembebasan bea masuk (BM) dan cukai atas PPN dan PPnBM, serta pembebasan bea masuk pada PPh 22. Sejak 13 Maret hingga 2 Juni 2020, total nilai pembebasan pajak mencapai Rp848.000.065.722 (Rp848 miliar), di mana penyisihan BM adalah Rp390.522.910.569, tidak termasuk PPN dan PPnBM 282.157.292.481 Rp, dan Rppph 22 . 175 319 862 672.

Selain itu, dalam program Surat Keterangan Asal (SKA), fasilitas impor juga diberikan dengan negara mitra ASEAN. Dibandingkan dengan total impor valas pada tahun 2020, rata-rata volume impor yang menggunakan SKA sekitar 33% atau terhitung sekitar 52,37% dari total nilai valas yang diimpor dengan menggunakan SKA. Impor pangan yang termasuk dalam 10 produk yang diimpor melalui SKA adalah gula dan permen dari ASEAN (tabel D), Australia (tabel AANZ), China (tabel E) dan India (tabel AI). Terkait fasilitas, bea cukai juga memberikan relaksasi bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas kawasan berikat (KB) dan fasilitas impor dan ekspor (KITE). Sejak 1 April hingga 27 April 2020, total nilai kredit pajak yang diberikan dalam bentuk pengurangan pajak berdasarkan insentif pajak mencapai Rp 882.637.858.209 (Rp 882,63 miliar). — Di bidang pajak konsumsi, disediakan fasilitas bebas pajak. Bahan baku ethanol digunakan untuk mengatasi Covid-19, terutama sebagai bahan dasar produksi hand sanitizer dan disinfektan. Per 1 Juni 2020, jumlah etanol yang dibebaskan dari pajak konsumsi adalah 82.616.950 liter dengan perkiraan nilai Rp1.652 miliar, penerima manfaat dari pemasangan tersebut adalah suku cadang komersial (19,41%) dan suku cadang non-komersial (53,55%). Kemudian terhitung mulai 31 Mei 2020 juga diserahkan kepada 82 pabrik untuk melonggarkan ketentuan pajak konsumsi dan produksi rokok, dan pabrik-pabrik tersebut mengajukan dokumen penundaan pajak konsumsi selama 90 hari. Total nilai cukai 18,1 triliun rupiah, yang meliputi 8 pabrik rokok kategori I (1,4 miliar rupiah), 67 pabrik rokok kategori II (3,3 triliun dollar AS) dan 7 rokok kategori III (0,019 triliun dollar AS). Berkomitmen untuk melayani masyarakat 24/7, memberikan berbagai kemudahan melalui fasilitas dan relaksasi selama pandemi Covid-19, serta terus menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari barang berbahaya dan ilegal. -Untuk pengguna layanan dan publik yang membutuhkan informasi lebih lanjut, mereka tidak dapat menghubungi Pusat Kontak Bea Cukai 1500225 (obrolan web langsung di bit.ly/bravobc) atau melalui media sosial @beacukairi. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *