TRIBUNNEWS.COM-Meski seluruh aspek Tanah Air fokus pada upaya menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah tetap memasukkan masalah logistik sebagai stimulus politik yang harus dilanjutkan. -Setelah rapat terbatas Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 18 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa jika kita bisa fokus pada road map yang jelas dan tujuan yang terukur, Indonesia akan transparan. Serta memberikan layanan logistik yang murah dan cepat dengan biaya yang kompetitif, sehingga sistem logika Indonesia akan lebih efisien. Lebih lanjut Menteri Koordinator Bidang Koordinasi Hatato menjelaskan, tugas percepatan pelaksanaan rencana tersebut sudah diserahkan Presiden kepada Kementerian Keuangan.

Tugas Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembentukan ekosistem logistik nasional merupakan keputusan yang tepat, karena Kementerian Keuangan memiliki dua departemen yang sangat dekat dengan kegiatan logistik, yaitu Badan Administrasi Umum Kepabeanan (DJBC) dan Badan Satu Jendela Nasional (LNSW). — DJBC adalah lini pertama pemerintah dalam urusan perdagangan internasional, sedangkan LNSW adalah unit organisasi yang dibentuk khusus untuk mempercepat integrasi proses bisnis departemen pemerintah ke departemen ekspor dan memperkenalkannya ke dalam sistem satu atap.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan saat menjalankan tugas membangun ekosistem logis nasional.

1. Kerja sama antara layanan pemerintah dan platform logistik swasta

Ekosistem logistik tidak akan lepas dari sistem elektronik yang andal untuk memperkuat integrasi layanan pemerintah dan menghubungkan layanan tersebut ke platform elektronik milik pemerintah di sektor logistik perusahaan.

Rancangan proses pelayanan pemerintah harus memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis dalam serangkaian proses berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi pelaku komersial, cukup melakukan transaksi melalui satu antarmuka sistem satu atap, kemudian transaksi tersebut akan diteruskan ke sistem layanan kementerian dan lembaga terkait hingga seluruh proses dapat diselesaikan. -Menggunakan sistem satu jendela secara keseluruhan akan meningkatkan transparansi prosedur yang dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah. Jika ada penundaan layanan, mudah untuk mengetahui kapan serangkaian layanan pemerintah tertunda. Pada akhirnya, integrasi layanan ini akan meningkatkan transparansi layanan publik berdasarkan standar layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha.

Platform logistik swasta akan digunakan untuk berkolaborasi dengan layanan pemerintah, layanan pemerintah dapat digunakan untuk platform logistik dan sebaliknya, sehingga seluruh proses logistik dari hulu hingga hilir dapat diikuti dengan benar. Hal ini akan meningkatkan transparansi transaksi dalam rangkaian proses logistik, dimana informasi tentang kebutuhan layanan logistik dan kutipan yang diberikan oleh penyedia layanan disajikan secara transparan dalam persaingan yang sehat.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *