TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tahun 2020 melalui Kementerian Kesehatan yang mengatur pelonggaran beberapa produk alat kesehatan yang digunakan untuk penanggulangan penyakit virus corona 2019 (Covid-19). ). Dahulu, impor alat kesehatan biasanya dibatasi atau diwajibkan untuk memperoleh izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau izin impor dalam bentuk sistem masuk khusus (SAS). kesehatan. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, peralatan medis yang digunakan dalam penanggulangan Covid-19 yang tercantum dalam peraturan di atas, peralatan medis diagnostik in vitro dan produk perawatan kesehatan rumah telah dilonggarkan, yaitu distribusi atau perizinan SAS tidak lagi diperlukan, dan hanya diperlukan saran yang memadai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengizinkan pengecualian. Penerbitan aturan ini sejalan dengan kebijakan Presiden untuk mempercepat penanganan Covid-19. Revisi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 oleh Indonesia pada tahun 2020 mengatur tentang Covid-19. Kelompok kerja percepatan penanganan Covid-19. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam kasus usulan eksepsi ke BNPB, izin untuk mengimpor sistem perdagangan sudah cukup. Pengajuan rekomendasi BNPB dapat dilakukan secara online, Pelamar hanya perlu mengunjungi website resmi INSW http://insw.go.id, kemudian klik menu Aplikasi INSW, kemudian pilih di bawah menu izin intervensi darurat. Pelamar dapat memilih menu pengajuan saran BNPB. Setelah itu, pelamar dapat mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan jenis lamaran. Kini, pelamar tinggal memantau status pengajuan proposal melalui fungsi tracking program pengajuan proposal BNPB di situs resmi INSW. Setelah proses analisis selesai, sistem akan mengeluarkan persetujuan atau penolakan pengajuan proposal. Untuk barang non niaga, apabila usulan dikeluarkan oleh BNPB, pemohon menyampaikan usulan BNPB ke Kantor Pabean Utama / Kantor Pabean Daerah atau Administrasi Umum Fasilitas Kepabeanan di pelabuhan pemasukan untuk pembebasan bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak impor. Kemudian, pihak bea cukai akan menindaklanjuti keputusan Menteri Keuangan (SKMK) tentang pembebasan bea masuk, cukai, dan / atau bea masuk sesuai ketentuan yang ditentukan. Kemudian, pemohon menyerahkan formulir pemberitahuan pabean (nomor dan tanggal SKMK serta nomor dan tanggal rekomendasi BNPB) barang yang diimpor ke pabean barang yang diimpor sebagai izin pengecualian tata niaga impor. Setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pabean, pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Untuk komoditas, jika proposal dikeluarkan oleh BNPB, pemohon cukup menyerahkan dokumen PIB ke pabean tempat pabean berada dengan menyebutkan nomor dan tanggal pengajuan BNPB untuk komoditas yang akan digunakan sebagai sistem izin bebas bea. Perdagangan impor. Setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pabean, pemohon akan menerima Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai layanan impor barang Covid-19 bisa menghubungi 021-51010112 / 51010117 untuk menghubungi BNPB atau Customs and Customs Contact Center 1500225, atau chat langsung melalui website bit.ly/bravobc. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *