TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi masyarakat yang terdampak virus Covid-19, Bea Cukai Daerah Aceh (Kanwil) dan Balai Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, Bea Cukai Sumatera Utara dan Belawan bekerja sama Koperasi bea cukai menyumbangkan 24,5 ton bawang merah yang diimpor melalui dua pemerintah daerah Provinsi Aceh Timur dan Prefektur Aceh Tamiyang.

Dua perwakilan dari pemerintah daerah menerima subsidi di Bea Cukai Belawan yang terletak di Pabean Palawan. Jum’at (5/6), hadir pejabat berwenang dan perwakilan TNI dan Polri.

Isnu Irwantoro, Kepala Kanwil Pajak Bea dan Konsumsi Aceh, mengatakan bawang merah sumbangan telah diisi sebanyak 2.722 karung seberat 9 kg, dengan total nilai Rp 167.049.339. Ia menjelaskan, barang kulit bawang merah KM Rajawali GT 15 Nomor 104 / QQd merupakan hasil litigasi, dan dalam gugatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pabean impor yang masih berlaku, termasuk dokumen (daftar) yang tidak diisi dengan manifes muatan di atas kapal. Hal itu berhasil diselesaikan oleh pihak Bea Cukai Patroli Maritim menggunakan kapal patroli BC 30004 pada Rabu (20/5) di perairan Aceh Tamiang Air. Ia mengatakan: “Atas kegiatan penyelundupan bawang merah ini, kerugian negara dari departemen perpajakan diperkirakan mencapai 58,5 juta rupiah.” -Isnu mengatakan memberikan bukti berupa kucai kepada pemerintah daerah Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Ini telah diuji di laboratorium yang terisolasi. Oleh karena itu, dinyatakan tidak ada organisme fitosanitari karantina (OPTK) di bidang pertanian, serta kandungan timbal (Pb) dan kadmium (Cd) berada di bawah batas residu maksimum (BMR). Isnu mengatakan, Balai Besar Karantina Pertanian dan Bea dan Cukai Belawan Utara akan menggunakan barang-barang yang dihasilkan operasi tersebut agar masyarakat dari kelompok rentan dapat memanfaatkannya. Mereka, terutama yang terkena pandemi Covid-19. Tunduk pada amandemen Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 (a) Republik Indonesia Tahun 2006. Untuk penyelundupan di bagian impor hukuman minimal satu tahun, pidana maksimal 10 tahun, denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp5 miliar. — Melalui sanksi hukum ini, diharapkan pelaku perdagangan dan masyarakat tidak melakukan operasi penyelundupan dan / atau pembelian barang selundupan sebagai bentuk partisipasi warga dalam upaya melindungi produsen bawang merah, masyarakat, dan lingkungan.Hewan, tumbuhan, dan hasil sampingnya yang diimpor Penyakit tersebut, serta peningkatan daya saing industri dalam negeri dan peningkatan pendapatan negara akibat bea masuk dan pajak. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *