TRIBUNNEWS.COM-Wabah Virus Corona (Covid-19) telah melanda seluruh sektor perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Administrasi Umum Kepabeanan (DJBC) telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebelumnya untuk menjaga keberlangsungan industri, kali ini di bidang pajak konsumsi, dan pemerintah telah melonggarkan akibat Covid-19. Penundaan logistik produk lunak di pasar.

Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 / PMK.04 / 2020 tentang PMK Perubahan Peraturan Nomor 57 / PMK.04 / 2017 tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Konsumsi kepada Produsen atau Importir Barang Konsumsi. Masalah. Jangka waktu pembayaran pemesanan kaset yang dikenakan pajak konsumsi yang diajukan oleh produsen dari tanggal 9 April hingga 9 Juli 2020 adalah 90 hari, yaitu kurang lebih 3 bulan. Direktur Kepabeanan Internasional dan Lintas Departemen Syarif Hidayat mengatakan melalui kebijakan longgar ini, pihaknya dapat membantu pengelolaan permodalan perseroan agar perseroan dapat terus menjalankan usahanya sendiri, karena kesinambungan industri mutlak diperlukan untuk mengatasi kendala logistik dan logistik. Sewa untuk menghindari pemecatan (PHK). Pihak bea cukai berkomitmen untuk terus melayani masyarakat 24/7 dan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya dan pengangkutan barang ilegal. Untuk pengguna jasa dan publik yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Customs Contact Center di 1500225 atau melalui live web chat di bit.ly/bravobc. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *