TRIBUNNEWS.COM – Epidemi Corona Virus (Covid-19) telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Pemerintah, melalui Administrasi Umum Kepabeanan (DJBC) Kementerian Keuangan, sebelumnya telah mengumumkan berbagai kebijakan untuk menjaga keberlanjutan industri ini. Kali ini di bidang pajak konsumsi, pemerintah menetapkan bahwa setelah relaksasi, produk-produk kena pajak akan tertunda di pasar karena Co 19. Pembayaran karena logistik-ketentuan ini muncul dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30 / PMK.04 / 2020, yang melibatkan modifikasi nomor PMK 57 / PMK.04 / 2017 Kontraktor pabrik atau importir produk pajak konsumsi mengumpulkan pajak konsumsi dengan mengembalikan pita pajak konsumsi. Periode pembayaran untuk pesanan rekaman pajak konsumsi yang diajukan oleh kontraktor pabrik dari 9 April hingga 9 Juli 2020 adalah 90 hari atau sekitar 3 bulan. Direktur bea cukai internasional dan antarlembaga Syarif Hidayat mengatakan bahwa langkah-langkah pelonggaran seperti itu dapat membantu arus kas perusahaan dan memungkinkannya untuk terus mengoperasikan bisnisnya sendiri, karena keberlanjutan industri sangat penting untuk mengatasi logistik dan hambatan penyerapan pekerjaan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. . Bea Cukai berkomitmen untuk terus melayani masyarakat 24 jam sehari, dan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya dan pengangkutan barang ilegal. Untuk pengguna layanan dan publik yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi pusat kontak pabean 1500225 atau mengobrol online melalui bit.ly/bravobc. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *