TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka memenuhi fungsi perlindungan industri nasional dan seluruh masyarakat, pihak bea cukai terus melakukan berbagai kegiatan untuk memberantas arus barang ilegal di masyarakat.

Kanwil Bea Cukai Kalimantan Barat (Kalbagbar) sebelumnya telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kerjanya untuk memberantas rokok dan kegiatan ilegal di dalamnya Pengangkutan zat ilegal dalam bentuk alkohol. Pihaknya telah melakukan berbagai tindakan, dan beberapa dari hasil sitaan berstatus milik negara sehingga dimusnahkan. -Suparyanto mengatakan, pihaknya memusnahkan jutaan batang rokok dan sejumlah minuman beralkohol ilegal pada Selasa (9/6), dan negara dirugikan akibat pajak barang ilegal senilai miliaran rupee. Ia mengatakan: “Rokok ini dalam bentuk total 1.805.344 batang dan 2,5 liter alkohol. Rokok ini telah ditetapkan oleh Dinas Kekayaan dan Rumah Lelang Pontianak untuk dimusnahkan.” — Semua rokok ilegal dimusnahkan di halaman Kantor Bea Cukai Kalbagh. Membakar, sedangkan alkohol dihancurkan dengan cara menghancurkan botol dengan palu.

Suparyanto juga menjelaskan bahwa barang-barang tersebut tergolong rokok ilegal. Ada beberapa alasan. – “Ada beberapa jenis tindakan ilegal tentang pajak konsumsi ilegal atas rokok. Pertama, tidak ada tambahan pajak konsumsi. Kedua adalah penggunaan pajak konsumsi yang tidak dikenai pajak sama sekali. Ketiga adalah pajak konsumsi ditambahkan tetapi dipalsukan. Tampaknya ada stempel pajak konsumsi yang terpasang, tetapi tidak ada. Yang keempat palsu, yaitu materai yang terpasang “pajak konsumsi”, tetapi tidak benar. Kelima, barang yang tidak dipersonalisasi dengan baik, yaitu barang tersebut ditambah dengan pajak konsumsi tetapi menjadi milik orang lain. Dia menjelaskan bahwa semua itu ilegal.

Pemusnahan semacam ini tidak hanya sebagai bentuk transparan dari pemenuhan tarif, tetapi juga mengajak masyarakat dan pelaku ekonomi untuk patuh pada peraturan perundang-undangan.Pabean dan pemerintah daerah berhak mengawasi dan mengambil tindakan untuk memberantas komoditas ilegal yang ada di masyarakat di pasar domestik dan impor. Produk. Ini berlaku untuk … Dia menyimpulkan: “Kami juga telah melakukan penghancuran semacam ini untuk menyampaikan pesan kepada pelaku komersial agar tidak mendistribusikan atau menjual produk ilegal yang tidak menggunakan pajak konsumsi sebagai sumber pendapatan nasional. Komoditas”. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *