TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus berupaya menyediakan produk praktis yang dapat digunakan untuk mengatasi pandemi Penyakit Virus Corona (Covid-19) di tahun 2019.

Kali ini, melalui Kementerian Keuangan, pemerintah kembali menetapkan ketentuan mengenai bea cukai dan / atau pajak konsumsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 / PMK.04 / 2020 tanggal 17 April 2020. Tujuannya agar Barang impor untuk penanggulangan Covid-19 dan perpajakan barang impor untuk penanggulangan pandemi penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19). -Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, sebelumnya Kementerian Keuangan telah mengesahkan rencana fasilitas perpajakan berdasarkan PMK 70 tahun 2012 untuk memudahkan penanganan barang sebagai bagian dari Covid-19 dan Perpres No 171 Tahun 2019. Rezim ini masih belum bisa menyelesaikan masalah lokal.

Baca: Kantor Pabean Daerah Istimewa Kepulauan Riau Jelaskan Kinerja Pendapatannya pada Kuartal I Tahun 2020- “Kegiatan Penanganan Kargo Impor. Ia mengatakan:” Sebelumnya Covid-19 belum memberikan kemudahan, seperti diimpor oleh swasta saja. Barang, atau barang yang diimpor oleh perorangan (konsinyasi) atau barang yang diangkut oleh penumpang. Selain itu, Heru menjelaskan sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 tanggal 1 Januari 2020, Menteri Keuangan berhak memberikan fasilitas bea cukai untuk mengimpor barang yang dibutuhkan guna menanggulangi pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan sedang melakukan impor Kemudahan telah ditambahkan dalam acara tersebut, yaitu dengan memberikan kemungkinan kepada semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perseorangan, badan hukum, dan badan hukum) kemungkinan memperoleh barang impor melalui bea cukai dan pelayanan perpajakan untuk mencegah wabah Covid-19 sehingga memberikan kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Barang atas permintaan sangat bermanfaat.

Mengenai fasilitas yang diberikan dalam PMK ini yaitu pembebasan pajak impor dan / atau konsumsi, akan dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM, dan Pasal 22 PPh akan dikecualikan atas barang impor untuk dikelola. Pandemi Covid-19 baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Ini, ā€¯imbuh Heru. PLB), atau barang yang dikeluarkan dari kawasan berikat / gudang berikat, kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus, dan perusahaan yang menerima fasilitas impor tujuan ekspor (KITE).

Metode aplikasi untuk mewujudkan fasilitas tersebut dapat diselesaikan secara elektronik melalui situs portal INSW, atau dapat diajukan secara tertulis kepada penanggung jawab Administrasi Umum Kepabeanan yang memperkenalkan barang, tetapi nilai barang impor dan bagasi penumpang tidak melebihi FOB USD 500. Tidak perlu mengajukan aplikasi, tetapi hanya Consignment Note (CN) yang diperlukan untuk membuat pernyataan untuk memeriksa atau menyatakan bagasi penumpang asing.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *