TRIBUNNEWS.COM-Jawa Tengah dan Yogyakarta tunduk pada pengawasan bea cukai tidak kurang dari 37 perusahaan zona perdagangan bebas, dan bersiap untuk memproduksi masker dan alat pelindung diri (APD) untuk menyediakan alat pencegahan dan pencegahan yang diperlukan untuk pengendalian Virus Corona (Covid) . -19).

Pekerjaan persiapan produksi semacam ini mengikuti kebijakan bea cukai dan pajak konsumsi pemerintah untuk melonggarkan izin produksi perusahaan di daerah pabean. Perusahaan yang sebelumnya hanya mengizinkan produksi jenis produk berdasarkan kegiatan atau izin utamanya, kini didorong dan didorong untuk memproduksi peralatan yang diperlukan untuk mencegah dan mengelola epidemi. .- Padmoyo Tri Wikanto, Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah DIY, mengatakan dalam situasi pandemi ini, produk seperti hand sanitizer, masker, dan alat pelindung diri (APD) menjadi langka dan mahal. Namun karena penyebaran wabah Covid-19, mereka banyak diminati. “Pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan melalui bea cukai dan pajak konsumsi, antara lain mendorong dan memberikan izin kepada kontraktor di kawasan berikat untuk memproduksi peralatan yang diperlukan. Padmoyo mengatakan hal itu untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan guna mencegah dan mengendalikan Covid-19, khususnya Di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kebijakan yang cepat dan tepat. DIY Jawa Tengah Bea Cukai membebaskan bea masuk dan pajak saat mengimpor peralatan. Hanya sedikit orang yang menggunakan fasilitas ini melalui Jawa Tengah dan DIY.

Sejauh ini Hanya 20.000 masker dan 147 set APD kelas medis yang sudah diimpor.Namun, saat ini 37 perusahaan yang sudah mendapatkan fasilitas zona perdagangan bebas di Jawa Tengah dan Yogyakarta sudah siap memproduksi masker dan APD. Perusahaan-perusahaan ini juga senang mengikuti. Perusahaan bisa lolos Penangguhan tarif impor memberikan insentif pajak tanpa mengenakan pajak impor atas bahan baku yang diimpor. Jika barang yang diproduksi diekspor, maka perusahaan tidak perlu melunasi hutang terlebih dahulu. Hal ini untuk mendorong investasi dan ekspor.

“Adapun apakah produk tersebut ada di pasar dalam negeri. Untuk penjualan harus membayar bea masuk dan pajak yang masih terutang sebelumnya. Namun, penjualan masker dan alat pelindung diri dalam negeri untuk tujuan sosial sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan epidemi Covid-19, bukan untuk tujuan komersial, dapat dibebaskan dari bea masuk dan pajak yang harus dibayar, dan dibebaskan dari izin sistem impor komersial atau Pajak, “pungkas Amin. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *