TRIBUNNEWS.COM – Sebagai transparansi manajemen keuangan publik, Kantor Pabean Daerah Istimewa Kepulauan Riau menyampaikan laporan tentang kinerja kuartal pertama 2020 Rabu lalu (04/08). Laporan Penghasilan Pendapatan berisi pencapaian pendapatan, analisis tren dan pengawasan Kantor Pajak Konsumsi Khusus wilayah Kepulauan Riau. Dan pajak impor (PDRI). “Untuk kuartal pertama tahun fiskal 2020, pendapatan pemerintah kami mencapai 711 miliar rupee,” kata Agus Yulianto, kepala Kantor Pabean Khusus Kepulauan Riau. Pajak konsumsi adalah Rs 243 crore, PPN adalah Rs 474 crore, pajak bisnis mewah (PPNBM) adalah Rs 7,9 juta, Pajak penghasilan impor (PPh) adalah Rs 125 miliar, Pajak penghasilan ekspor (PPh) adalah Rs 850 crore, PP PPN 65 miliar rupee. Di Argus, nilai mata uang ekspor pada kuartal pertama 2020 adalah US $ 495 juta, yang lebih rendah dari mata uang impor senilai US $ 507 juta, yang berarti bahwa neraca perdagangan mengalami defisit US $ 11 juta. Ekspor komoditas terbesar adalah gas alam, yang nilai tukarnya adalah US $ 336 juta. Perusahaan Pertamina, Medco E&P Natuna LTD dan Premier Oil Natuna Sea BV diekspor sebagai minyak mentah ke wilayah Riau, dengan nilai mata uang 443 juta dolar AS, dan Timah Tbk mengekspor timah. “Nilai mata uangnya 35 juta dolar AS, dan perusahaan Indonesia Saricotama mengekspor kelapa dengan nilai mata uang 915.000 dolar AS,” katanya.

Dalam hal regulasi, Agus terus menerapkan pajak konsumsi regional di Kantor Kepulauan Riau pada tahun fiskal 2019. Ia telah melakukan 100 tindakan, dan nilai barang yang diterima berjumlah 166 miliar rupee, yang dapat menyebabkan 175 miliar rupee ke negara tersebut.

“Pada kuartal pertama tahun fiskal 2020, kami melakukan 23 tindakan dalam hal pengawasan. Salah satu tindakan yang berhasil dikalahkan oleh bea cukai wilayah Kepulauan Riau adalah penyelundupan 26 kg metamfetamin. Berbagai pelanggaran telah menyebabkan Total potensi kerugian negara adalah 56 miliar rupiah, termasuk furnitur, minyak mentah, pelumas dan bahan bakar, kendaraan (digunakan atau tidak), suku cadang dan aksesori kendaraan, psiko-narkotika dan prekursor (MPN)), produk tembakau, dan minuman Etanol, obat penenang dan berbagai produk lainnya yang melanggar undang-undang bea cukai dan konsumsi, “pungkasnya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *