TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus bekerja keras dan bekerja sama mengirimkan barang-barang yang digunakan untuk mengobati pandemi Penyakit Virus Corona (Covid-19) tahun 2019. Kali ini Administrasi Umum Bea Cukai menyumbang 16.000 melalui Bea Cukai Kualanamu. Masker bedah menjadi beberapa kelompok. Tugas percepatan pengobatan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) adalah membantu mencegah penyebaran virus corona.

Elfi Haris, Kepala Kantor Bea Cukai Guanamu, mengatakan masker merupakan produk Bea Cukai Guanamu dan menjadi milik nasional. – “Masker sumbangan tersebut merupakan bagian dari produk hukum Bea Cukai Kuala Namu. Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34, pemilik tidak mengurus atau tidak memenuhi syarat izin impor pada tahun 2020,” Alfi Hari Kata Elfi Haris, Selasa (6 Juni 2020). .

Bantuan ini secara simbolis diserahkan kepada Edy Rahmayadi, Gubernur Sekretariat Pokja Negara Sumut, untuk mempercepat sanksi terhadap Kovedi 19 di Provinsi Sumatera Utara. Elfi Haris, Kepala Kantor Bea Cukai Kualamu didampingi Kepala Bea Cukai Sumatera Utara di Oza Olavia.

“Kami sangat bersyukur bisa mendistribusikannya ke dokter,” kata Idi yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja Manajemen Percepatan Covid-19 di Sumatera Utara.

PMK terbaru mengatur tentang persetujuan bea cukai dan / atau pajak konsumsi dan pengenaan pajak atas barang impor. Penanganan Corona VI pada pandemi penyakit rus 2019 (Covid-19). Sebelumnya, kepemilikan negara telah disetujui oleh Biro Layanan Nasional dan Lelang Medan.

Selain itu, Elfi Haris (Elfi Haris) menjelaskan bahwa melalui PMK, Kementerian Keuangan memfasilitasi kegiatan impor yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perseorangan, badan hukum) Dan badan hukum) untuk mendapatkan barang impor melalui bea cukai dan pelayanan perpajakan untuk mencegah wabah Covid-19, yang sangat berguna untuk barang yang memenuhi kebutuhan negara. Ada 73 jenis barang yang mendapat fasilitas PMK, ”tambah Elfi Haris. Fasilitas yang diberikan antara lain pembebasan pajak impor dan / atau konsumsi, bebas PPN atau PPN dan PPnBM, serta pembebasan PPh ke-22 atas barang impor untuk pengelolaan Covid. Pandemi.19 Digunakan untuk tujuan komersial dan non-komersial Permintaan dapat diajukan secara elektronik melalui portal INSW atau diajukan secara tertulis kepada penanggung jawab Administrasi Umum Kepabeanan yang memasukkan barang.Nilai barang impor dan bagasi penumpang tidak boleh melebihi 500 USD FOB, tidak perlu mengajukan permohonan. Impor yang mendapat fasilitas ini tunduk pada ketentuan tata niaga impor. Oleh karena itu, demi kenyamanan, rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pembebasan dari tata niaga impor dilampirkan pada impor Surat sudah mencukupi atau mengeluarkan barang.Namun, apabila jumlah barang impor tidak melebihi jumlah yang ditentukan oleh kementerian terkait dan / atau tata niaga BNPB, tidak perlu melampirkan surat rekomendasi. Jangka waktu penanganan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh BNPB. Peraturan baru ini diharapkan dapat memudahkan semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan kegiatan impor, terutama kegiatan impor barang dalam penanggulangan Covid-19. Ketentuan lengkapnya tertuang dalam PMK Nomor 34 Tahun 2020. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *