TRIBUNNEWS.COM-Wabah Virus Corona (Covid-19) telah melanda berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Administrasi Umum Kepabeanan (DJBC) telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebelumnya untuk menjaga keberlangsungan industri, kali ini di bidang pajak konsumsi, dan pemerintah telah melonggarkan akibat Covid-19. Penundaan logistik produk lunak di pasar.

Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 / PMK.04 / 2020 tentang PMK Perubahan Peraturan Nomor 57 / PMK.04 / 2017 tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Konsumsi kepada Produsen atau Importir Barang Konsumsi. Masalah. Pesanan produsen untuk pita konsumen yang dikirim dari 9 April hingga 9 Juli 2020, harus mematuhi tenggat waktu pembayaran 90 hari atau sekitar 3 bulan. Direktur Bea Cukai Internasional dan lintas departemen Syarif Hidayat mengatakan, kebijakan longgar ini dapat membantu perusahaan meningkatkan persediaan sehingga dapat terus menjalankan bisnisnya sendiri, karena keberlanjutan industri mutlak diperlukan untuk mengatasi hambatan logistik dan logistik. Sewa untuk menghindari pemecatan (PHK). Bea Cukai berkomitmen untuk terus melayani masyarakat 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya dan pengangkutan barang ilegal. Bagi pengguna jasa dan masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Customs Contact Center di 1500225 atau melakukan web chat secara real-time melalui bit.ly/bravobc. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *