TRIBUNNEWS.COM-Kepabeanan mengumumkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) 2019 yang dilakukan secara independen oleh Departemen Kepatuhan Internal dan Survei Kepuasan Pelanggan (SKPL) Sektor Jasa Keuangan 2019 yang dilakukan oleh Universitas Gajada Mada.- –SKPJ dan pengguna pabean telah melaksanakan pelayanan di 3 biro, 20 kantor wilayah, 3 biro pelayanan utama, 104 supervisi dan pelayanan serta 3 pusat laboratorium kepabeanan Administrasi Umum Kepabeanan, dan kepuasannya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 4.21. 4.02 .

Agus Hermawan, Direktur Kepatuhan Internal, juga menyampaikan hasil SKPL Kementerian Keuangan. Untuk mengubah budaya organisasi pelayanan, kinerja pelayanan publik. Dari sisi informasi, pihak Bea Cukai sudah menunjukkan pelayanan prima dan PNS pada tahun 2019, dengan indeks kepuasan keseluruhan 4,61 inci, dan menyatakannya sebagai Agus.

Penyelidikan dilakukan di bea cukai di enam kota besar, antara lain Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Pada saat yang sama dilakukan investigasi terhadap aspek-aspek yang terkait dengan pelayanan penyelesaian impor komoditas (MITA), pelayanan pemesanan pita barang, pelayanan dokumen impor dan pemberitahuan kawasan perdagangan bebas pabean, serta 11 aspek pelayanan yang diatur dalam “UU Pegawai Negeri Sipil”, termasuk “ pelayanan publik. / Akses mudah ke informasi, informasi layanan, kepatuhan terhadap prosedur yang ditentukan, sikap karyawan, kemampuan dan keterampilan karyawan, lingkungan pendukung, akses ke layanan, waktu pelaksanaan layanan, pembayaran biaya / ketentuan sesuai aturan yang ditetapkan, denda / penalti atas pelanggaran regulasi layanan, dan Keamanan lingkungan dan layanan. Atas dasar survei tersebut, kepuasan masyarakat juga merupakan perwujudan amanat UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. “Oleh karena itu, hasil harus memberikan wawasan tentang pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.”

Sejak reformasi birokrasi dimulai pada 2007, Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan Balanced Scorecard (BSC) untuk melaksanakan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja BSC merupakan dasar dari reformasi birokrasi dan tata kelola perusahaan yang baik, namun masih perlu mengevaluasi dampak nyata penggunaan pelayanan bea cukai dan pajak konsumsi terhadap masyarakat. Kepuasan terhadap layanan pajak konsumsi adalah standar yang ditemukan. Apa yang hilang, dan terus ditingkatkan. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *