TRIBUNEWS.COM-Dalam rangka menanggulangi penyebaran penyakit virus Corona (Covid-19) di Indonesia pada tahun 2019, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk pelaksanaan barang impor.Tujuannya untuk mencegah dan mengatasi pembebasan Covid-19 dari pajak impor dan pajak konsumsi melalui pembebasan. Dan / atau pajak impor. Selain itu, untuk lebih mempercepat impor barang jasa tersebut, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, yang di dalamnya terdapat percepatan tugas Direktur Jenderal Pokja Penanganan Covid. Lihat Gambar 19. Dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( Presiden BNPB) akan membebaskan izin sistem perdagangan impor. Sejak saat itu, Bea Cukai Hong Kong dan BNPB bersama-sama merumuskan prosedur operasi standar bernomor 01 / BNPB / 2020, KEP-113 / BC / 2020, yang berlaku mulai 20 Maret 2020 hingga berakhirnya bencana darurat. Batas waktu. Dalam SOP tersebut, kemudahan pemasukan barang impor dibebaskan dari pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor, dan ketentuan pengecualian tata niaga impor diatur sebagai berikut:

1. Importir / penerima (pemohon) BNPB diharuskan dibebaskan dari pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor, kemudian BNPB akan bekerja sama dengan kementerian / lembaga terkait untuk melakukan penelitian terhadap masalah pemohon.

2. Apabila Pemohon adalah BNPB di bawah tanggung jawab Badan Pemerintah / Badan Layanan Umum (BLU), maka akan bekerjasama dengan kementerian / organisasi terkait untuk mengeluarkan rekomendasi tata niaga impor sebagai respon atas tata niaga impor. Lisensi bebas bea. Selain itu, instansi pemerintah / BLU akan menyampaikan persyaratan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor kepada petugas bea cukai utama / daerah yang akan masuk ke negara tersebut. -Menurut Peraturan Menteri Keuangan Plan 171 / PMK.04 / 2019. -3. Apabila pemohon merupakan yayasan / lembaga nirlaba (sosial keagamaan), BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk menerbitkan proposal sebagai izin bebas pajak untuk membebaskan peraturan tata niaga impor produk terkait. Pengaturan tata niaga impor dan rekomendasi pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor. . Selain itu, yayasan / lembaga nirlaba meneruskan persyaratan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor kepada penanggung jawab fasilitas kepabeanan di pusat pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 70 / PMK.04 / 2012 Menteri Keuangan 4. Apabila pemohon adalah badan hukum atau badan hukum swasta, BNP Paribas akan melakukan penelitian untuk menentukan apakah barang impor tersebut bersifat nirlaba (non niaga) atau nirlaba ( bisnis). Jika bersifat non-komersial, pemohon harus mengajukan surat kuasa kepada BNPB (negara bagian), atau mengajukan surat kuasa kepada yayasan / organisasi nirlaba

5. Jika surat kuasa tersebut dikeluarkan untuk BNPB, BNPB akan diberi nomor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. 171 / PMK.04 /, menyiapkan permintaan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor dari kepala bea cukai / petugas bea cukai daerah pada saat pemasukan. 2019. BNPB juga berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk menerbitkan surat rekomendasi bagi komoditas yang tunduk pada ketentuan tata niaga impor sebagai izin bebas bea bagi tata niaga impor.

6. Pada saat yang sama, jika surat penghargaan ditulis ke yayasan / organisasi nirlaba, BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian / organisasi terkait untuk menggunakan surat rekomendasi tersebut sebagai izin bebas bea bagi tata niaga impor untuk memenuhi tata niaga impor. Ketentuan. Serta saran pembebasan bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak atas nama yayasan / organisasi nirlaba. Kemudian, yayasan / organisasi nirlaba mengajukan permohonan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor kepada kepala fasilitas kepabeanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 / PMK.04 / 2012. .

7. Atas permintaan pihak lain seperti negara, kementerian / lembaga, universitas dan lembaga internasional, selain menggunakan berbagai program tersebut di atas, Bank Nasional Prancis juga akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait dan mengeluarkan rekomendasi sebagai Pengecualian departemen. Peraturan tata niaga impor barang terikat oleh peraturan ini. Sistem perdagangan impor.Sesuai ketentuan yang ditetapkan, Menteri Keuangan kemudian akan mengumumkan keputusan tentang pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor. Selanjutnya, instansi pemerintah / BLU atau yayasan / organisasi keagamaan dan sosial nirlaba mewajibkan Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang dapat dibuat sendiri atau oleh Perusahaan Pengelola Jasa Pabean (PPJK) di Kantor Pabean barang masuk. , Sebutkan nomor dan tanggal SKMK yang dikecualikan. Bea masuk, cukai, dan / atau pajak impor, serta mencantumkan jumlah dan tanggal rekomendasi BNPB guna mendapatkan manfaat dari pembebasan tata niaga impor dan menyampaikan rekomendasi BNPB ke kantor pabean tempat pemasukan barang. Setelah memenuhi seluruh kewajiban kepabeanan, instansi pemerintah / BLU atau yayasan sosial keagamaan / organisasi nirlaba akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pelepasan Muatan (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Perorangan atau badan hukum nirlaba (non-komersial) atau pencari keuntungan (komersial) (komersial) juga diwajibkan untuk melakukan BIP di bea cukai tempat pemasukan barang, baik secara perorangan maupun oleh Perusahaan Pengelola Jasa Kepabeanan (PPJK). PDB non-komersial juga harus mencantumkan nomor dan tanggal SKMK untuk dibebaskan dari bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak impor, serta memasukkan lembaga keagamaan / nirlaba BNPB atau yayasan sosial sebagai pemilik barang. Selain itu, wajib juga mencantumkan nomor dan tanggal proposal BNPB di BIP sebagai izin bebas bea untuk tata niaga impor, dan menyampaikan usulan BNPB ke bea cukai tempat pemasukan barang.

Setelah memenuhi semua kewajiban pabean, badan hukum atau badan hukum swasta akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pelepasan Muatan (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Khusus bagi perusahaan non-komersial, perseorangan atau badan hukum swasta wajib menyampaikan kepada BNPB laporan penyelesaian impor komoditas dan pendistribusian / pendistribusian komoditas kepada masyarakat. Untuk mempermudah proses pelayanan, seluruh proses pengajuan, penerbitan proposal, penerbitan SKMK dan pengajuan PIB semuanya dapat diselesaikan secara elektronik.Sementara untuk kemudahan pengawasan, kami telah mengidentifikasi tiga tempat masuknya barang impor yaitu Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara. Halim (Halim Perdanakusumah). Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan gunakan live web chat di Linktr.ee/bravobeacukai atau 081318717002/087776666940, melalui 021-51010112 / 021-51010117 atau hubungi bea cukai BNPB. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *