TRIBUNEWS.COM-Menyikapi merebaknya Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk pelaksanaan impor barang, dengan tujuan mencegah dan menanggulangi pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pembebasan Covid -19. Atau pajak impor. Selain itu, untuk lebih mempercepat impor barang jasa tersebut, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, yang di dalamnya terdapat percepatan tugas Direktur Jenderal Pokja Penanganan Covid. Lihat Gambar 19. Dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( Presiden BNPB) akan membebaskan izin sistem perdagangan impor. Sejak saat itu, Bea Cukai Hong Kong dan BNPB telah bekerja sama dengan BNPB untuk menyusun prosedur operasi standar bernomor 01 / BNPB / 2020, KEP-113 / BC / 2020, yang berlaku efektif pada 20 Maret 2020, hingga keadaan darurat selesai. . Dalam SOP tersebut, kemudahan pemasukan barang impor dibebaskan dari bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak impor, dan syarat pembebasan dari tata niaga impor adalah sebagai berikut:

1. Importir / penerima (pemohon) membutuhkan persetujuan BNPB dibebaskan dari pajak impor, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor, kemudian BNPB bekerja sama dengan kementerian / lembaga terkait untuk melakukan penelitian terhadap masalah pemohon.

2. Apabila pemohon merupakan instansi pemerintah / badan layanan umum (BLU), BNPB akan bekerjasama dengan kementerian / lembaga terkait untuk mengeluarkan rekomendasi barang sesuai dengan ketentuan tata niaga impor sebagai pembebasan pajak tata niaga impor lisensi. Selain itu, instansi pemerintah / BLU akan meneruskan permohonan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor kepada petugas bea cukai utama / daerah di tempat pemasukan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan n ° 171 / PMK.04 / 2019 .— -3. Apabila pemohon merupakan yayasan / lembaga nirlaba (sosial keagamaan), BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk menerbitkan proposal sebagai izin bebas pajak untuk membebaskan peraturan tata niaga impor produk terkait. Pengaturan tata niaga impor dan rekomendasi pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor. . Selain itu, yayasan / organisasi nirlaba akan meneruskan persyaratan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor kepada kepala fasilitas kepabeanan di kantor pusat pabean n ° 70 / PMK.04 / 2012 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. – – 4. Apabila pemohon adalah badan hukum atau badan hukum privat, BNPB akan melakukan penelitian untuk menentukan apakah produk impor tersebut non profit (non komersial) atau profit (komersial). Jika tidak komersial, pemohon harus menyerahkan surat kuasa kepada BNPB (negara) atau surat kuasa kepada yayasan / organisasi nirlaba

5. Jika surat subsidi dikirim ke BNPB, BNPB akan bersiap untuk menggunakan dana Peraturan Menteri Nomor 171 / PMK.04 / 2019 berencana meminta pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor kepada kepala bea cukai / petugas bea cukai daerah di pelabuhan pemasukan. BNPB juga berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk menerbitkan surat rekomendasi sebagai izin pengecualian bagi komoditas dalam tata niaga impor yang tunduk pada ketentuan tata niaga impor.

6. Pada saat yang sama, apabila objek surat subsidi adalah yayasan / lembaga nirlaba, BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk memberikan surat rekomendasi tertulis atas barang impor dalam tata niaga impor sebagai pengecualian dari tata niaga impor. Sistem perizinan dan rekomendasi pembebasan bea masuk, cukai dan / atau pajak atas nama yayasan / organisasi nirlaba. Kemudian, yayasan / organisasi nirlaba mengajukan permohonan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor kepada kepala fasilitas kepabeanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 / PMK.04 / 2012. .

7. Atas permintaan pihak lain seperti negara, kementerian / lembaga, universitas dan lembaga internasional, selain menggunakan berbagai program tersebut di atas, Bank Nasional Prancis juga akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait dan mengeluarkan rekomendasi sebagai Pengecualian departemen. Peraturan tata niaga impor barang terikat oleh peraturan ini. Sistem perdagangan impor.Sesuai ketentuan yang ditetapkan, Menteri Keuangan kemudian akan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bea masuk, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor. Selain itu, instansi pemerintah / BLU atau yayasan / organisasi nirlaba yang memiliki kepercayaan sosial dan agama memerlukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang dapat dilakukan secara mandiri atau oleh Perusahaan Pengelola Jasa Kepabeanan (PPJK) di Kantor Pabean tempat pemasukan barang. Menentukan. Nomor SKMK dan tanggal pembebasan. Bea masuk, bea cukai dan / atau pajak impor, serta nomor dan tanggal proposal BNPB, untuk mendapatkan pembebasan dari sistem perdagangan impor, dan mengajukan proposal BNPB ke lokasi pabean untuk mengimpor barang. Setelah memenuhi seluruh kewajiban kepabeanan, instansi pemerintah / BLU atau yayasan sosial keagamaan / organisasi nirlaba akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pelepasan Muatan (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor. Perorangan atau badan hukum nirlaba (non-komersial) atau perorangan (komersial) yang menghasilkan laba (komersial) juga diwajibkan untuk melakukan BIP di bea cukai tempat pemasukan barang, baik secara perorangan maupun oleh Perusahaan Pengelola Jasa Kepabeanan (PPJK). PDRB non-komersial juga harus mencantumkan nomor dan tanggal SKMK agar dibebaskan dari bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak impor, dan mengikutsertakan organisasi keagamaan / nirlaba BNPB atau yayasan sosial sebagai pemilik barang. Selain itu, ia juga harus memasukkan nomor dan tanggal proposal BNPB dalam BIP sebagai lisensi bebas bea untuk sistem perdagangan impor, dan menyerahkan proposal BNPB ke bea cukai tempat barang masuk. -Setelah semua kewajiban pabean telah selesai, badan hukum atau badan hukum swasta akan mendapatkan pemberitahuan rilis kargo (SPPB) sebagai dokumen pelepasan barang impor. Khusus bagi perusahaan non-komersial, perseorangan atau badan hukum swasta wajib menyampaikan kepada BNPB laporan penyelesaian impor komoditas dan pendistribusian / pendistribusian komoditas kepada masyarakat. Untuk mempermudah proses pelayanan, seluruh proses pengajuan, penerbitan proposal, penerbitan SKMK dan pengajuan PIB semuanya dapat diselesaikan secara elektronik.Sementara untuk kemudahan pengawasan, kami telah mengidentifikasi tiga tempat masuknya barang impor yaitu Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara. Halim (Halim Perdanakusumah). Bagi mereka yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan gunakan live web chat di Linktr.ee/bravobeacukai atau 081318717002/087776666940, melalui 021-51010112 / 021-51010117 atau hubungi bea cukai BNPB. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *