TRIBUNNEWS.COM-Meski pandemi Covid-19 belum usai, Bea Cukai Batam terus gencar meningkatkan kesadaran pengguna jasa.

Bea Cukai dan Bea Cukai Batam telah bekerja sama dalam bimbingan teknis dan memberikan sosialisasi materi terkait dengan pengelolaan “Regulasi”. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216 / PMK.04 / 2019 meliputi pengangkutan secara kontinyu atau pengangkutan barang impor dan ekspor secara terus menerus kepada 39 pengguna jasa di Batam.

Melalui latar belakang PMK Nomor 216 Tahun 2019, salah satunya pengawasan melalui SKP dan otomasi pelayanan transportasi yang maju dan berkelanjutan di Indonesia.

“Pudji Seswanto, juru bicara Badan Pengembangan Teknologi, mengatakan:” TPS telah dikembangkan seperti di Sukarno-Hada dan Ngurah Rai sebagai pusat distribusi untuk kegiatan transshipment. Sehingga harapan tersebut dapat terpenuhi di pelabuhan internasional seperti Hong Kong dan Singapura. “Pabean.

Selain itu, Slamet Sukanto, Kepala Seksi Manajemen Kegiatan Pabean Batam, juga menjelaskan bahwa karena peraturan khusus tentang prosedur impor Batam dan zona perdagangan bebas lainnya, PMK No. 216 tahun 2019 tidak dapat digunakan di Batam. Tunggu implementasi penuh zona bebas. PMK No. 47 tahun 2012, Jo. PMK No. 42 pada tahun 2020.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan implementasi transportasi baru dan transportasi berkelanjutan di zona bebas. Slamet berkata: “Ini adalah Review implementasi PMK No. 47 tahun 2012 dan PP No. 10 tahun 2012. “(*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *