TRIBUNNEWS.COM – Wabah Penyakit Corona (Covid-19) pada tahun 2019 telah mendorong orang untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah penyebaran virus ini, salah satunya adalah membiasakan diri dengan membersihkan tangan dengan sabun dan 70% pembersih tangan dengan alkohol. Sebagai tanggapan, pemerintah telah membebaskan pajak konsumsi etanol melalui bea cukai, yang digunakan sebagai bahan baku / bahan pembantu untuk pembuatan desinfektan tangan, disinfektan permukaan dan bahan pengawet. . / PMK.04 / 2019 dan keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No. 43 / BC / 2017.

Bea Cukai di berbagai wilayah Indonesia juga harus dapat mempercepat layanan dan konsultasi teknis terkait pembebasan pajak Covid-Bea Cukai Yogyakarta memproses PT Madubaru sebanyak 19 kali melalui Menteri Keuangan Kep-137 / BC pada tanggal 23 Maret 2010, Keputusan No. 04/2020 telah memperoleh pembebasan pajak etanol untuk produsen etanol, dan telah mulai memproduksi pembersih tangan. Komisioner Bea Cukai Yogyakarta Hengky Aritonang mengatakan Rabu (25/3): “Kami membantu PT Madubaru memberikan kepemimpinan dan dukungan untuk memastikan pembebasan cukai etanol. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan. Dan perkembangan usaha industri dalam negeri yang menggunakan etanol sebagai Bahan baku atau bahan penolong produk konsumen bisa dibebaskan dari pajak konsumsi. ”PT Madubaru kembali mencontohkan, Hengky diberikan pembebasan kuota 1 juta liter etanol murni dan hanya bisa digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk produksi produk jadi. Tidak ada pajak konsumsi (alkohol 70%) diperlukan dalam bentuk pembersih tangan. Jelaskan bahwa produsen pabrik etanol atau area penyimpanan dapat mengajukan klaim pajak konsumen berdasarkan pesanan dari lembaga pemerintah dan LSM yang terkait dengan Covid-19. Pernyataan yang disampaikan kepada manajemen instansi pemerintah yang menyatakan bahwa ethanol akan digunakan untuk mencegah dan mencegah Roller Covid-19. Sementara itu, jika perintah dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat, surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sudah cukup. “Nomor pabean SE-04 / BC / 2020 bertanggal 17 Maret 2020. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi pusat kontak pabean melalui live chat di Linktr. Ee / bravobeacukai,” katanya. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *