TRIBUNNEWS.COM-Penyebaran pandemi Covid-19 belum menghalangi langkah-langkah kepabeanan yang bertujuan untuk menghilangkan peredaran rokok ilegal. Kali ini, Bea Cukai Jawa Tengah DIY dan Bea Cukai Purwokerto, bekerja sama dengan tim Diponegoro Pomdam IV, berhasil memimpin operasi gabungan melawan truk yang membawa total 1.312.000 rokok ilegal di desa-desa kecil. Kemudian, pada hari Rabu (13) / 5), de Krajan di Desa Pringi di Distrik Sigaluh, Distrik Benganella. — Operasi ini memperoleh informasi dari badan-badan intelijen dan publik. Menurut informasi ini, Tim Aksi Kantor Bea Cukai Jawa Tengah DIY dan Bea Cukai Purwokerto, didampingi oleh tim Diponegoro Pomdam IV, melakukan penelitian bersama dan akhirnya mengambil tindakan pada pukul 1 siang, Rabu (13/5). Waktu Indonesia Barat, di Pangkalan Truk Kabupaten Banjarnegara. – “Melalui tindakan lanjutan, para petugas berhasil menemukan sebuah truk di Krajan, dan segera melakukan pengawasan dan inspeksi. Kepala Seksi Penindakan dan Investigasi Kepabeanan Purwokerto Aji Supangkat mengatakan bahwa kargo yang kami pegang adalah Rokok tanpa potongan pajak dikemas menjadi 82 bungkus dengan total 1.312.000 rokok ilegal.Nilai total bukti diperkirakan Rp1.338.240.000, potensi kerugian bagi negara dalam bentuk pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai dan pajak rokok yang tidak dibayar berjumlah total Rp778. 435.840 .— Untuk operasi ini, para petugas melakukan prosedur administrasi operasi dengan mengeluarkan sertifikat eksekusi. Mengenai kendaraan, pengemudi dan sertifikat dibawa ke Kantor Pabean Purwokerto untuk pengembangan lebih lanjut. Setelah itu, penelitian dan inspeksi dilakukan. 105 item berhasil dilaksanakan. Aksi, jumlah rokok ilegal mencapai 11,44 juta, dan potensi kerugian negara mencapai 7,29 miliar rupiah Indonesia.

Pada saat yang sama, Padmoyo Tri Wikanto, kepala kantor regional DJBC dan DIY DJBC, meminta semua karyawan untuk terus memperkuat internal dan Kerjasama eksternal dan koordinasi untuk menindak rokok ilegal dan terus menghentikan peredaran rokok ilegal. Tahun ini-Tri juga mengatakan bahwa mendukung subsidi pajak pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat meningkatkan efisiensi kegiatan menggonggong ilegal dan berbahaya. Ini akan disertai dengan upaya, termasuk para pelaku bisnis yang belum legal. Tri menyimpulkan bahwa ini akan dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *