TRIBUNNEWS.COM – Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah menyediakan bebas bea impor (BM), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan pajak impor (PPh) Pasal 22 untuk kepentingan umum produk-produk PT . Ungaran Sari Garments (PT.USG) .——————————————————————————————————————————————————————————————— urusan usaha. Perkiraan harga masker wajah non-medis yang diadakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat, 17 April 2020 adalah 40 juta rupiah Indonesia. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menyambutnya dengan hangat dan mengucapkan terima kasih karena telah membantu dengan sumbangan yang akan datang dan memberi nasihat kepada perusahaan.

“Bantuan semacam ini adalah aset besar bagi masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih kepada semua bea cukai yang membantu. Ini adalah peluang bagus. Selama ada pekerja dan perusahaan, saya memberi tahu perusahaan itu karena ekonomi kita tidak Sangat bagus, jadi saya meminta agar hubungan antara pekerja dan pengusaha benar-benar dapat memahami situasi ini, dan komunikasi yang erat diperlukan, dan pemerintah akan memfasilitasi ini. Saya berharap tidak akan ada PHK di masa depan, “katanya. Cipto juga mengucapkan terima kasih kepada pabean atas dukungan dan fasilitas yang diberikan. “Kami berterima kasih kepada bea cukai atas dukungan dan bantuan mereka sehingga kami dapat memberikan bantuan dalam bentuk topeng ini melalui fasilitas PMK-171 sehingga kami dapat memproduksi dengan melepaskan topeng., TVA dan PPh. Karena kami adalah area menempel, kami menyumbangkan Bahan-bahan masker tersebut diimpor, sehingga selama proses instalasi ini, kami mendapat bantuan besar; dalam hal layanan, kami juga mendapat bantuan besar, prosesnya cepat dan responsif, katanya, kami bisa dalam satu hari Dapatkan prosedur otorisasi pemasangan dalam kerangka impor. Ungaran Sari Garment adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas bea cukai dalam bentuk bea masuk dan pembebasan pajak dalam Kerangka Impor (PDRI). Produk ini adalah bahan baku impor berkualitas tinggi, tetapi kami akan bernomor 171 menurut Peraturan Menteri Keuangan. / PMK.04 / 2019 memberikan pengecualian BM dan PDRI dan pengecualian tujuan, yang merupakan kepentingan umum atau sosial.-Pelanggan berkewajiban untuk bekerja sama dengan pihak mana pun untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *