TRIBUNNEWS.COM-Meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir, Bea Cukai Batam terus aktif memberikan informasi kepada pengguna layanan.

Bea Cukai Batam telah bekerja sama dengan Biro Teknis Kepabeanan untuk menyediakan layanan terkait dengan implementasi transportasi berkelanjutan atau transportasi berkelanjutan bahan sosial yang ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia 216 / PMK.04 / 2019 untuk 39 yang tinggal di Batam Impor atau ekspor barang oleh pengguna.

Salah satu latar belakang PMK No. 216 tahun 2019 adalah mengawasi melalui SKP dan mewujudkan otomatisasi layanan transportasi canggih, yang sedang berlangsung di Indonesia.

“Pudji Seswanto, juru bicara Badan Pengembangan Teknologi, mengatakan:” TPS telah dikembangkan seperti di Sukarno-Hada dan Ngurah Rai sebagai pusat distribusi untuk kegiatan transshipment. Sehingga harapan tersebut dapat terpenuhi di pelabuhan internasional seperti Hong Kong dan Singapura. “Pabean.

Selain itu, Slamet Sukanto, Kepala Seksi Manajemen Kegiatan Pabean Batam, juga menjelaskan bahwa karena peraturan khusus tentang prosedur impor Batam dan zona perdagangan bebas lainnya, PMK No. 216 tahun 2019 tidak dapat digunakan di Batam. Tunggu implementasi penuh zona bebas. PMK No. 47 tahun 2012, Jo. PMK No. 42 pada tahun 2020.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan implementasi transportasi baru dan transportasi berkelanjutan di zona bebas. Slamet berkata: “Ini adalah Review implementasi PMK No. 47 tahun 2012 dan PP No. 10 tahun 2012. “(*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *