TRIBUNNEWS.COM-Dalam keadaan dan kondisi apa pun, bahkan dalam pandemi Covid-19 saat ini, komitmen dan keseriusan bea cukai dalam menerapkan undang-undang secara konsisten di sektor konsumen tidak boleh dipertanyakan. Untuk membuktikan hal ini, setelah berhasil mencegah pengiriman lebih dari 3,1 juta rokok ilegal dua hari lalu, bea cukai kembali berhasil mencegah pengiriman ratusan ribu rokok ilegal dari Surabaya.

Pada langkah pertama, menurut Petugas Hubungan Masyarakat Kantor Bea dan Cukai Daerah Mohammad Yatim Jawa Timur I, pejabat bea cukai telah memperdalam pesan pengiriman rokok ilegal ke daerah Banjarmasin di selatan. Kalimantan, ekspedisi L dari daerah Semut Surabaya. Kemudian, pada hari Senin, 13 April 2020, di Bank Dunia (WIB) sekitar jam 9:00 pagi, petugas bea cukai mengambil tindakan dan menemukan bahwa 72 bola atau 288.000 rokok merek GL ilegal diisi dengan apa yang disebut strip konsumen palsu.

Rokok ilegal dikirim ke bea cukai di wilayah Jawa Timur I sebagai bukti. Saudara GS yang bekerja sebagai pegawai swasta dan saksi yang diwawancarai oleh GS yang seharusnya dicurigai memiliki pengetahuan tentang kegiatan tersebut diperiksa dengan cermat. Untuk tindakan ini, agen mengeluarkan sertifikat pelaksanaan, laporan inspeksi dan laporan pengiriman.

– Selanjutnya, Mohammad Yatim menambahkan bahwa jalannya operasi adalah bagian dari operasi rokok ilegal GEMPUR, yang secara rutin dijadwalkan oleh bea cukai daerah Jawa. Melaksanakan Timur I: “Nilai total rokok ilegal yang diperoleh melalui operasi ini lebih dari 300 juta rupee, dan perkiraan potensi kerugian negara itu lebih dari 150 juta rupee,” kata Yatim.

Yatim mengatakan bahwa rokok ilegal melanggar banyak aturan pajak cukai kriminal. Yaitu, tindakan mengubah Pasal 55 dan / atau Pasal 56 UU No. 39 tahun 2007 dalam UU Pajak Konsumsi No. 11 tahun 1995, yaitu: pemalsuan sabuk pajak konsumsi, membeli perangko pajak konsumsi palsu, dan perangko pajak konsumsi bekas; Pelanggaran kriminal BKC. Jika terbukti, pelanggar akan menghadapi denda minimal satu tahun penjara dan maksimum delapan tahun penjara. Denda harus setidaknya 8 kali lipat dari nilai pajak konsumsi, dan maksimum harus 10 kali lipat dari nilai pajak konsumsi. Pembayaran dan / atau hukuman penjara minimal 1 tahun, hingga 5 tahun, dan denda pidana minimal 2 kali lipat dari pajak konsumsi dan 10 kali lipat dari pajak yang harus dibayar. Yatim mengatakan: “Kami menyesal bahwa dalam kasus ini, masih ada peserta komersial yang memanfaatkan epidemi Covid-19 untuk menjual rokok ilegal.” Kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat penting untuk mendukung kinerja bea cukai di masa depan, termasuk pengendalian ilegalitas. BKC dan memastikan hak keuangan negara dalam pajak konsumsi keduanya diperlukan.

“Kami dapat menekankan kepada publik bahwa semua departemen bea cukai menunggu pengawasan terkait penambangan rokok GEMPUR ilegal,” kata Yatim di akhir siaran pers.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *