TRIBUNNEWS.COM-Penyebaran pandemi Covid-19 belum memperlambat langkah-langkah kepabeanan yang bertujuan menghilangkan peredaran rokok ilegal. Kali ini, Bea Cukai Jawa Tengah DIY dan Bea Cukai Purwokerto bekerja dengan tim Diponegoro Pomdam IV untuk ikut memimpin operasi ilegal melawan truk, yang mengangkut total 1.312.000 batang rokok di desa kecil. Kemudian, pada hari Rabu (13) / 5), de Krajan di Desa Pringi di Distrik Sigaluh, Distrik Benganella. — Operasi ini memperoleh informasi dari badan-badan intelijen dan publik. Berdasarkan informasi ini, Tim Aksi DIY Bea Cukai Jawa Tengah dan Bea Cukai Purwokerto, didampingi oleh tim Pomon IV Diponegoro, melakukan pencarian bersama dan akhirnya mengambil tindakan pada pukul 1 siang, Rabu (13/05). Pangkalan truk di Kabupaten Banjarnegara pada waktu Indonesia Barat. – “Melalui tindakan lanjutan, para petugas berhasil menemukan sebuah truk di Krajan, dan segera melakukan pengawasan dan inspeksi. Kepala Seksi Penindakan dan Investigasi Kepabeanan Purwokerto Aji Supangkat mengatakan bahwa kargo yang kami pegang adalah Rokok tanpa potongan pajak dikemas menjadi 82 bungkus dengan total 1.312.000 rokok ilegal.Nilai total bukti diperkirakan Rp1.338.240.000, potensi kerugian bagi negara dalam bentuk pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai dan pajak rokok yang tidak dibayar berjumlah total Rp778. 435.840 .— Untuk operasi ini, petugas melakukan prosedur administrasi operasi dengan mengeluarkan sertifikat eksekusi. Mengenai kendaraan, pengemudi dan sertifikat dibawa ke kantor pabean Purwokerto untuk pengembangan lebih lanjut, diikuti oleh penelitian dan inspeksi. Dalam aksi ini, 11,44 juta rokok ilegal diproduksi, dan potensi kerugian negara mencapai 7,29 miliar rupiah Indonesia.

Pada saat yang sama, Padmoyo Tri Wikanto, kepala Kantor Regional DJBC dan DIY DJBC, meminta semua karyawan untuk terus memperkuat internal dan Kerja sama eksternal dan koordinasi untuk memerangi rokok ilegal dan terus menghentikan peredaran rokok ilegal. Tahun ini-Tri juga mengatakan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk subsidi pajak rokok dapat meningkatkan efisiensi kegiatan menggonggong ilegal dan berbahaya. Penegakan akan disertai dengan upaya, termasuk peserta komersial yang belum legal. Tri menyimpulkan bahwa ini akan dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *