TRIBUNNEWS.COM-Setelah tiga pejabat pajak dan bea cukai memblokir pengiriman rokok ilegal dari Jawa sebanyak tiga kali, kali ini patroli regional dari Administrasi Bea Cukai Jawa Timur kembali untuk memastikan bahwa sebuah kendaraan penuh dengan rokok ilegal di Sidoarjo di Kando. Kendaraan komersial dengan rokok. Pada hari Rabu (14/4) pagi sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat.

Mohammad Yatim, Departemen Hubungan Masyarakat, Bea Cukai Timur, Bea Cukai Pertama, Pulau Jawa, menyatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan penangkapan bea cukai yang berhasil dalam serangkaian penangkapan yang dilakukan oleh Indonesia. Penangkapan dimulai dengan laporan publik bahwa sebuah kendaraan yang membawa rokok ilegal melewati daerah Sidoarjo.

“Patroli mengambil tindakan segera dan memburu kendaraan yang mencurigakan. Penduduk setempat menolak untuk berhenti, tetapi tim penegak masih dapat mengendalikan situasi.” Kendaraan, 96 peluru atau 192.000 rokok ilegal dan pita cukai ditemukan. Nilainya lebih dari 200 juta rupee. Pengemudi FS sebagai wirausahawan akan menjalani pemeriksaan ekstensif dan telah menyerahkan bukti kepada Kantor Pabean Regional Jawa Timur I. Untuk mengambil tindakan, pejabat mengeluarkan sertifikat eksekusi, laporan peninjauan dan laporan penyerahan.

Bea Cukai Jawa Timur Yatim menambahkan bahwa saya berhasil menggagalkan potensi kehilangan hak fiskal negara dengan 200 juta rupiah (Rp). Yatim mengatakan: “Menurut Pasal 54 dan / atau Pasal 56 UU Pajak Konsumsi, pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Hukuman maksimum adalah penjara delapan tahun dan denda sepuluh kali lipat dari jumlah pajak konsumsi yang harus dibayar. “.

” Penangkapan keempat berturut-turut dalam 4 hari menunjukkan bahwa banyak partai politik mendapat untung dari situasi dan kondisi pemerintah dan orang-orang yang saat ini fokus pada pengelolaan epidemi Covid-19. “Kami mengulangi semua bea cukai di sini. Dan pajak konsumsi Yatim mengatakan: “Dalam semua keadaan dan kondisi, departemen bea cukai selalu konsisten dalam penegakan hukum.” Untuk memastikan hak keuangan negara di sektor konsumen. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *