TRIBUNEWS.COM-Menanggapi penyebaran penyakit virus Corona 2019 (Covid-19) di Indonesia, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas impor untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19, pajak konsumsi dan / atau pajak impor dalam bentuk pembebasan bea masuk. Selain itu, untuk mempercepat impor barang dan jasa, Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020, yang menetapkan bahwa ketua kelompok kerja berwenang untuk mempercepat pekerjaan kelompok kerja. -19 manajer, dalam hal ini ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memberikan pengecualian untuk lisensi sistem perdagangan impor. Sejak itu, Bea Cukai Hong Kong telah bekerja dengan BNPB untuk merumuskan prosedur operasi standar bernomor 01 / BNPB / 2020, KEP-113 / BC / 2020, yang akan mulai berlaku pada 20 Maret 2020, sampai akhir keadaan darurat ditentukan oleh pemerintah. Kejadian. Dalam POS ini, kemudahan mengimpor barang melalui pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor dan aturan pengecualian sistem perdagangan impor diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Importir / Penerima Orang (pemohon) mengajukan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor melalui BNPB, dan kemudian BNPB bekerja sama dengan kementerian / lembaga terkait untuk melakukan penelitian pada subjek pemohon.

2. Jika pemohon adalah badan pemerintah / badan layanan publik (BLU), BNPB akan berkoordinasi dengan departemen / lembaga terkait untuk mengeluarkan rekomendasi untuk komoditas yang terkena dampak dari peraturan sistem perdagangan impor sebagai izin untuk peraturan sistem perdagangan impor mengecualikan. Selain itu, badan pemerintah / BLU akan meneruskan persyaratan untuk pembebasan dari pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor kepada kepala departemen bea cukai utama / departemen bea cukai daerah yang masuk berdasarkan Peraturan No. 171 / PMK. Menteri Keuangan 4 April 2019

3. Jika pemohon adalah yayasan / lembaga nirlaba (agama dan sosial), maka BNPB akan berkoordinasi dengan departemen / lembaga yang kompeten untuk mengeluarkan rekomendasi sebagai pengecualian dari ketentuan sistem perdagangan. Rekomendasi untuk impor barang yang dipengaruhi oleh peraturan sistem perdagangan impor, dan pembebasan dari pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor. Selain itu, yayasan / lembaga nirlaba akan meneruskan persyaratan pembebasan pajak impor, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor kepada Direktur Administrasi Umum Bea Cukai, Kantor Pusat Bea Cukai sesuai dengan Pasal 70 / PMK.04 / 2012 dari Peraturan tersebut. Menteri Keuangan 4. Jika pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum swasta, French National Bank akan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah barang yang diimpor adalah nirlaba (non-komersial) atau nirlaba (komersial). Jika tidak komersial, pemohon harus menyerahkan surat kuasa kepada BNPB (negara bagian), atau menyerahkan surat kuasa kepada yayasan / organisasi nirlaba

5. Jika surat subsidi dikirim ke BNPB, BNPB akan mengirim ke bea cukai utama / Petugas bea cukai daerah mengirim surat meminta pembebasan pajak impor, pajak konsumsi dan / atau pajak impor, jika entri mengadopsi sistem Peraturan No. 171 / PMK.04 / 2019 dari Kementerian Keuangan. BNPB juga berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai lisensi untuk mengecualikan peraturan sistem perdagangan impor komoditas yang dipengaruhi oleh peraturan sistem perdagangan impor.

6. Pada saat yang sama, jika surat itu diberikan kepada yayasan / lembaga nirlaba, BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk memberikan surat rekomendasi sebagai persyaratan untuk sistem perdagangan impor komoditas yang terpengaruh oleh peraturan tersebut. Rekomendasi untuk mengecualikan sistem perdagangan impor lisensi, serta untuk membebaskan pajak impor, dan untuk memungut pajak konsumsi dan / atau pajak impor atas nama yayasan / organisasi nirlaba. Kemudian, yayasan / lembaga nirlaba mengirimkan surat kepada kepala fasilitas kepabeanan sesuai dengan rencana peraturan No. 70 / PMK, meminta pembebasan bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak impor. Kementerian Keuangan..04 / 2012.7 Atas permintaan pihak lain seperti kementerian / lembaga, universitas dan lembaga internasional, selain menggunakan berbagai prosedur yang disebutkan di atas, BNP Paribas juga akan berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait untuk mengeluarkan rekomendasi untuk memungkinkan pengecualian. Regulasi pada sistem perdagangan impor komoditas dipengaruhi oleh peraturan ini. Sistem perdagangan impor.

Dalam hal ini, Kantor Pabean, Administrasi Umum Pabean / Administrasi Pabean dan Biro Pabean akan diproses sesegera mungkinKetentuan yang ditetapkan dipenuhi, dan kemudian Menteri Keuangan (SKMK) akan mengeluarkan keputusan tentang pembebasan bea masuk, pajak konsumsi dan / atau pajak impor. Selain itu, lembaga pemerintah / SSB atau yayasan keagamaan / organisasi sosial nirlaba juga dapat mengirimkan pemberitahuan barang impor (PIB), yang dapat dieksekusi secara independen atau oleh perusahaan manajemen bea cukai (PPJK) di bea cukai. Barang yang diimpor untuk pembebasan termasuk nomor dan tanggal SKMK. Pajak impor, pajak cukai dan / atau pajak impor, dan termasuk nomor dan tanggal rekomendasi BNPB untuk mendapatkan pengecualian dari sistem perdagangan impor ketika mengirimkan rekomendasi BNPB kepada bea cukai barang-barang impor. Setelah memenuhi semua kewajiban pabean, lembaga pemerintah / BLU atau yayasan / lembaga keagamaan nirlaba akan mendapatkan “SPPB” sebagai dokumen pelepasan barang impor. Untuk orang perorangan atau swasta nirlaba (non-komersial) dan untuk laba (komersial), PIB yang diproduksi secara independen atau diproduksi oleh Perusahaan Manajemen Pabean (PPJK) juga harus diserahkan kepada bea cukai barang-barang impor. PDB non-komersial harus menyertakan nomor dan tanggal SKMK agar dibebaskan dari bea impor, pajak konsumsi, dan / atau pajak impor, dan termasuk BNPB atau biarawati nirlaba dari yayasan / lembaga sebagai pemiliknya. Barang-barang Selain itu, harus memasukkan nomor dan tanggal yang direkomendasikan BNPB dalam PDB sebagai izin eksklusif untuk sistem perdagangan impor, dan menyerahkan rekomendasi BNPB kepada bea cukai barang-barang impor. .

Begitu semua kewajiban pabean dipenuhi, individu atau badan hukum swasta akan mendapatkan “Pemberitahuan Pengecualian Kargo” (SPPB) sebagai dokumen untuk melepaskan barang impor. Khusus untuk yang bersifat non-komersial, individu atau badan hukum harus menyerahkan laporan kepada BNPB tentang penyelesaian impor dan distribusi barang / distribusi barang kepada publik. Untuk menyederhanakan proses pelayanan, seluruh proses aplikasi, penerbitan rekomendasi, penerbitan SKMK dan pengajuan PIB dapat dilakukan secara elektronik. Pada saat yang sama, untuk kenyamanan pengawasan, tiga lokasi impor untuk barang impor telah ditentukan, yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Tanjung Priok. Pelabuhan dan Bandara Halim Perdanakusumah. Bagi mereka yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi BNPB dengan menghubungi 021-51010112 / 021-51010117, atau melalui obrolan web waktu nyata di Linktr.ee/bravobeacukai atau dengan menelepon 081318717002/087776666940. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *