TRIBUNNEWS.COM-Bea Cukai Jawa Tengah, Biro Perpajakan Pertama Jawa Tengah dan Komwasjak mengunjungi lingkungan produk tembakau kecil (LIK) produk tembakau sakral sebagai bagian dari pelaksanaan pertukaran publik terkait dengan kebijakan pemerintah tentang tembakau Konsumsi Pajak Manajemen Pajak (DBH CHT), Rabu (04/3).

Direktur Tenaga Kerja, Industri, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus, Marty mengumumkan bahwa LIK-HT adalah salah satu implementasi manajemen CHT DBH Kabupaten Kudu dalam kerangka pengembangan industri dan lingkungan sosial termasuk laboratorium dan 11 bangunan produksi rokok.

Tri Wikanto, Direktur Jenderal Bea Cukai DIY di Jawa Tengah, mendukung proposal pembelian mesin pengolahan tembakau untuk membantu pengembangan industri tembakau kecil. “Kami akan berkoordinasi dengan bea cukai dan pemerintah provinsi mengenai proposal untuk membeli mesin pengolahan tembakau terkait dengan penggunaan DBHCHT untuk membeli, karena dalam pandangan kami, pembelian mesin pengolahan tembakau akan berfungsi sebagai produsen tembakau, pemerintah daerah dan perusahaan produk tembakau kecil ini. Solusi win-win untuk rumah, “kata Tri.

Pada saat yang sama, Kantor Pusat Bea dan Cukai Jawa Tengah juga mengusulkan konsep pengembangan produk tembakau terintegrasi. Seminar produksi dan pengemasan industri produk tembakau skala kecil (KIKHT). Tembakau bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga terkait di Kabupaten Yepala.

Dalam konsep ini, produsen rokok tidak lagi dibatasi oleh peraturan di area produksi, mereka bahkan menyediakan mesin produksi rokok yang dapat digunakan bersama, dan nantinya akan menyediakan lem, kertas, pengemasan dan industri pendukung lainnya, filter, dll. Terry berkata: “Mari kita buat sinergi yang belum legal dan membantu membangun republik Indonesia yang bersatu. Kita mulai dari desa Robayan atau Jepara, dan kemudian ke seluruh Indonesia.” -Jepala ( Kabupaten Jepara) menyatakan ketertarikannya dan berharap bahwa sebuah desa akan menyediakan tanah untuk IKKHT yang terintegrasi dan juga mengajaknya untuk melawan secara ilegal jika itu sah. Dalam hal ini, Presiden Mardiasmo dari Komwasjak menyatakan penghargaan dan dukungannya untuk terobosan KIKHT terintegrasi, dan menekankan legalisasi orang-orang ilegal. Selain meminta koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah, Mardiasmo juga mengusulkan untuk memberdayakan atau mengizinkan koperasi untuk berpartisipasi. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *