TRIBUNNEWS.COM-Untuk membantu meringankan perekonomian orang yang terkena virus Covid-19, Pusat Karantina Pertanian Pabean dan Bellawang (BBKP) di Aceh (Dinasville) Palawan, Kantor Administrasi Pabean Daerah Sumatra dan Kantor Bea Cukai Belawan menyetujui 24,5 ton bekas bawang merah yang diimpor melalui dua pemerintah daerah Provinsi Aceh Timur dan Negara Tamian Aceh.

– Kepala fasilitas Kantor Pabean Daerah Aceh, Isnu Ilbatoro, mengatakan kucai yang disumbangkan dikemas dalam 2722 kantong 9 kg, masing-masing bernilai Rp 167.079.339. Jelaskan bahwa bawang ex KM Rajawali GT 15 104 / QQd adalah tindakan implementasi dan tidak dilengkapi dengan dokumen bea cukai impor yang valid, termasuk dokumen pengiriman yang tidak dilampirkan (daftar). Tim Patroli Kepabeanan menggunakan kapal patroli BC 30004 di perairan Air Aceh Tamyan, Rabu (20/5). Dia mengatakan: “Untuk kegiatan penyelundupan ini, negara diperkirakan telah menderita kerugian 58,5 juta rupee dari departemen pajak.” Isnu mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tami dan pemerintah Aceh Timur telah menyumbangkan bukti dalam bentuk bawang hijau. Diuji di laboratorium isolasi. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa pertanian tidak boleh mengandung organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK), dan kandungan timbal (Pb) dan kadmium (Cd) harus di bawah batas residu maksimum (BMR).

“Kegiatan subsidi ini adalah komitmen Bea Cukai Daerah Aceh, Bea Cukai Daerah Sumatera Utara, Bea Cukai Bellavan dan Pusat Karantina Pertanian Bellavan untuk penggunaan produk penuntutan yang menargetkan kelompok rentan, terutama kelompok rentan.” -19 Orang-orang yang terkena pandemi, “kata Isnu.

Sanksi hukum bagi para pelaku penyelundupan barang-barang impor. Tunduk pada Pasal 102a) Undang-Undang Republik Indonesia, undang-undang tersebut terkait dengan No. 17 tahun 2006 Amandemen UU Pabean, yaitu, setiap orang yang mengangkut barang impor tidak disebutkan dalam UU Pabean. Deklarasi tersebut dijatuhi hukuman minimal satu tahun penjara, maksimum sepuluh tahun penjara karena penyelundupan di bidang impor, denda minimum 50 juta rupee dan maksimal 50 juta Rs. 1 miliar. Melalui sanksi hukum ini, kami berharap para pelaku bisnis dan masyarakat tidak akan mengambil tindakan yang dilarang dan / atau membeli produk yang dilarang dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi produsen bawang merah dan masyarakat serta lingkungan dari penyakit. Dengan mengimpor tanaman, hewan, dan produk sampingan, daya saing industri dalam negeri meningkat, dan pendapatan publik dari sektor hak meningkat, pajak impor. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *