TRIBUNNEWS.COM-Menanggapi dampak pandemi global Covid-19, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global, mengganggu rantai pasokan nasional dan kelangkaan barang yang tersedia di negara ini, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan No. 31 / PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 04/31. 2020 13 April 2020, melibatkan insentif tambahan bagi perusahaan yang menerima fasilitas kawasan berikat (KB) dan / atau fasilitas impor dan ekspor (KITE) untuk mengelola 2019 Penyakit Coronavirus / Covid -19 Dampak Bencana.

Syarif Hidayat, direktur bea cukai internasional dan antarlembaga, mengungkapkan bahwa karena kesulitan bahan baku, pandemi Covid-19 menyebabkan perusahaan KB dan KITE menghadapi hambatan dalam proses produksi dan juga mempengaruhi penurunan kinerja ekspor negara tersebut. . -Seperti yang kita semua tahu, perangkat KB dan KITE disediakan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong ekspor dalam bentuk pajak dan insentif prosedural. Perusahaan-perusahaan ini berorientasi ekspor dan telah mensubkontrakkannya kepada pembeli di negara lain, termasuk pasokan bahan baku, sebagian besar dari mereka dari luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengambil manfaat dari pasokan tenaga kerja KB dan KITE.

Selain itu, Sharif menjelaskan bahwa pandemi ini telah menyebabkan peningkatan permintaan domestik untuk produk-produk yang mencegah penyebaran coronavirus, seperti alat pelindung diri (PAD) yang sebagian besar diproduksi oleh KB. Dan layang-layang.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan melalui PMK untuk memberikan insentif tambahan dalam bentuk perluasan proses bisnis KB dan KITE, serta insentif untuk pengiriman produk KB dan KITE. Digunakan untuk mengurangi dampak virus korona, insentif untuk menyediakan pasokan medis kepada karyawan, dan insentif pajak untuk pengiriman bahan baku dari daerah setempat.

Insentif lain untuk perusahaan keluarga berencana yang disebutkan dalam PMK ini meliputi:

Insentif tambahan untuk perusahaan KITE yang disebutkan dalam PMK ini adalah:

Syarif berharap bahwa PMK ini dapat digunakan dalam Covid -19 Pandemi dan klarifikasi serta kepastian hukum terkait bea cukai dan perlakuan pajak KB dan KITE selama pandemi memberikan peluang. Perusahaan-perusahaan ini dapat diberikan kesempatan untuk mengganti bahan baku yang diimpor dari pasar lokal dan bahan baku yang diekspor dari pasar lokal. Syarif berharap: “Tentu saja, kami juga ingin memenuhi kebutuhan tenaga medis dan masyarakat untuk mencegah penyebaran coronavirus dalam bentuk APD.” Rishdianto Budi Irawan, ketua Asosiasi Perusahaan Penerbangan Prioritas (APJP), mengatakan bahwa Bea Cukai mengelola pandemi Covid-19. Terima kasih atas peran aktif yang dimainkan dalam pengaruh ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai kemudahan yang telah diperoleh dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui relaksasi fiskal, sehingga meningkatkan perekonomian.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *