TRIBUNNEWS.COM- Dalam rangka mengurangi aliran rokok ilegal, Pajak Bea dan Cukai Purwokerto mengoordinasikan kegiatan sosial dengan tiga pemerintah daerah, Banyumas, Banjarnegara dan Purbalingga, di Purwo pada Selasa, 25 Februari Aula pabean Cado diadakan. — Kepala Departemen Kepatuhan dan Dewan Internal Erwan Saepul Holik menjelaskan dalam pidatonya evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan produk tembakau dalam pembagian pajak konsumsi (DBH CHT).

“DBH CHT digunakan untuk mendanai berbagai program / kegiatan, seperti meningkatkan kualitas bahan baku, pengembangan industri, pedoman lingkungan sosial, sosialisasi peraturan pajak konsumsi dan / atau penghapusan komoditas pajak konsumsi ilegal. Setidaknya 50 Erwan mengatakan bahwa prioritas akan diberikan kepada % Tunjangan digunakan untuk mendukung Rencana Asuransi Kesehatan Nasional.

Erwan juga menambahkan konsep reformulasi CHH DBH dan perhitungan tunjangan CHH DBH. Erwan menambahkan: “Perhitungan alokasi CHT DBH berasal dari alokasi kinerja (maksimum 15 %) ditambah alokasi rumus (minimum 85%). “- Banyumas, Banjarnegara dan lainnya serta unit kerja regional Purbalingga. Diharapkan melalui kegiatan ini, DBH CHT dapat digunakan dengan cara terbaik, dan sinergi antara bea cukai dan pemerintah daerah dapat terus dikaitkan untuk mengurangi transportasi rokok ilegal. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *