TRIBUNNEWS.COM-Selama pandemi Covid-19, Bea Cukai Juanda terus melakukan kontrol maksimum, termasuk memantau aliran rokok ilegal untuk memastikan hak keuangan negara. Bea Cukai Juanda berhasil menggagalkan upaya untuk menjaga ratusan ribu rokok ilegal dekat dengan peraturan bea cukai palsu tanpa pita pajak konsumsi (rokok biasa).

Petugas bea cukai Juanda menindak petugas bea cukai Juanda sebagai hasil dari ratusan rokok ilegal dari Maret 2020 hingga Juni 2020. Setidaknya ada 82 perilaku rokok ilegal dari berbagai merek rokok kretek. -Dari 82 langkah itu, para pejabat menyita 84 karton, merinci 2714 sampah, 27.559 tas, dan 540.230 rokok.

“Ada 484.030 rokok tanpa pajak konsumsi, dan ada 56.200 rokok dengan pajak konsumsi palsu,” Budi Harjanto, kepala Bea Cukai Juanda, Kamis. (6/18) .

Diperkirakan ada total 540.230 rokok dengan nilai komoditas Rs 551 crore dan potensi total kerugian Rp320.529.264. Dia mengatakan: “Kerugian potensial negara telah mencapai 120 juta rands.” Budi mengatakan gugatan terhadap transportasi rokok ilegal berasal dari informasi yang diperoleh oleh Departemen Penegakan dan Investigasi Bea Cukai Juanda, yang melaporkan bahwa rokok ilegal dibuat oleh pos MPC. Kantor surabaya. Petugas bea cukai dari Juanda, didampingi seorang pejabat dari PT Pos, Indonesia, melakukan inspeksi fisik pada barang yang dikirim. Dia mengatakan: “Ketika memeriksa keaslian pita pajak konsumsi, pejabat menggunakan keaslian pita pajak konsumsi bersama dengan pembaca hologram dan sinar ultraviolet.” Kwitansi pengiriman tidak menyebutkan alamat lengkap, hanya nama kota besar.

“Metode penggunaannya adalah penulis menyembunyikan nama produk dan tidak menyebutkan alamat lengkap” pengirim dan penerima “. Dia menjelaskan.

Oleh karena itu, produk tersebut dalam bentuk rokok ilegal Sebagai hasil dari operasi, Barang-Barang Terkendali Negara (BDN) sekarang ditetapkan sebagai Negara Properti (BMN). Budi menambahkan bahwa tindakan ini adalah komitmen lanjutan Bea Cukai Juanda untuk menghilangkan rokok ilegal selama pemberantasan pandemi Co-19. Dia menyimpulkan: “Pada 2019, 55 penuntutan juga dimulai. “(*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *