TRIBUNNEWS.COM-Meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia, pajak bea dan cukai memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pengguna layanan terus beroperasi secara normal. Salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah penyebaran rekomendasi dan peraturan, serta diskusi langsung antara bea cukai dan pengguna layanan. Untuk memberikan layanan berkualitas dalam pandemi, pengguna bea cukai dan layanan secara aktif mengadakan pertemuan online untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna layanan.

Kamis (04/06), Bea Cukai Bekasi menyelenggarakan acara berbagi online untuk berbicara dengan pengguna layanan di Area Pengawasan Bea Cukai Bekasi.Pertemuan ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi gudang berikat (GB). Hatta Wardhana, kepala kantor bea cukai Bekasi, mengungkapkan kriteria untuk mengevaluasi fasilitas gudang. Hada mengatakan: “Menurut peraturan terbaru, penilaian kami terkait dengan pemenuhan persyaratan fisik, geografis dan administrasi.” Bea Cukai secara rutin melakukan penilaian ini untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi dan dampak dari instalasi yang diterima oleh perusahaan yang menerima instalasi GB, dan Menilai tingkat efisiensi yang dicapai oleh perusahaan target. Dikeluarkan di Inggris, “Tingkatkan Bagus.-Sehari sebelumnya, Rabu. (03/06), Kantor Pabean Jakarta juga menyelenggarakan kampanye publisitas online untuk membahas insentif lain bagi perusahaan dengan fasilitas dan kenyamanan Zona Perdagangan Bebas (KB) Langkah-langkah. Ekspor Tujuan Impor (KITE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 31 / PMK.04 / 2020 .— Harry Limanseto, Direktur Departemen Pajak Kepabeanan dan Konsumsi, mengungkapkan bahwa Kepabeanan akan melakukan yang terbaik untuk menerima industri kecil dan menengah (IKM) Salah satu kontraktor wirausaha fasilitas KITE dan KITE.

“Sejauh ini, setidaknya 100 perusahaan lokal dan internasional menggunakan fasilitas KITE yang terdaftar dan disediakan oleh Bea Cukai Jakarta. Hingga PMK 31 / PMK.04 / 2020. Departemen Keuangan memberikan stimulus dalam bentuk stimulus fiskal melalui bias bea cukai, termasuk penangguhan tarif impor dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), “Kesimpulannya adalah Haryo. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *