TRIBUNNEWS.COM-Meskipun periode pandemi Covid-19 belum berakhir, Bea Cukai Batam terus aktif memberikan informasi kepada pengguna layanan.

Bea Cukai Batam bekerja sama dengan Biro Bimbingan Teknis Kepabeanan untuk menyediakan bahan sosial untuk pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 216 / PMK.04 / 2019 tentang transportasi berkelanjutan atau transportasi barang-barang canggih yang diimpor atau ekspor ke tempat tinggal di Batam 39 pengguna layanan di pulau itu.

216th, 2019, termasuk pengawasan SKP dan otomatisasi layanan transportasi canggih dan berkelanjutan di Indonesia

Juru bicara itu mengatakan: “Pusat Distribusi Aktivitas Transit TPS dikembangkan dengan cara yang sama seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai sehingga harapan dapat dipenuhi di pelabuhan internasional seperti Hong Kong dan Singapura.” Dari Biro Kepabeanan dan Teknologi.

Selain itu, Slamet Sukanto, kepala departemen administrasi Demonstrasi Bea Cukai Batam, menjelaskan bahwa PMK No. 216 pada tahun 2019 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di Batam dan daerah bebas bea lainnya, dan prosedur impor daerah bebas pajak tunduk pada peraturan khusus. PMK No. 47 tahun 2012, Jo. PMK No. 42 tahun 2020.

Pada kesempatan ini, transportasi berkelanjutan dan transportasi berkelanjutan di area zona bebas juga dijelaskan. Slamet mengatakan: “Ini adalah ulasan tentang implementasi PMK No. 47 pada 2012 dan PP No. 10 pada 2012.” (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *